JAKARTA -Hubungan diplomatik antara India dan Pakistan kembali memanas usai tragedi pembantaian turis lokal di wilayah Kashmir. India menuduh Pakistan mendukung kelompok separatis radikal yang bertanggung jawab atas aksi berdarah tersebut.
Dua dari pelaku dikabarkan merupakan warga negara Pakistan, sementara sebagian besar korban berasal dari India.
Sebagai respons atas tragedi itu, India mengambil langkah tegas dengan secara sepihak menyatakan keluar dari Perjanjian Air Sungai Indus yang telah berlaku sejak 1960.
Baca Juga:
Perjanjian tersebut sebelumnya dimediasi oleh Bank Dunia dan mengatur pembagian air Sungai Indus antara kedua negara.
Langkah India ini langsung mendapat reaksi keras dari Pakistan. Pemerintah Pakistan menilai penghentian aliran air ke wilayah mereka sebagai provokasi serius dan ancaman terhadap kehidupan 240 juta warganya yang sangat bergantung pada Sungai Indus.
Baca Juga:
"Air merupakan kepentingan nasional yang vital bagi Pakistan dan jalur kehidupan bagi rakyat kami. Upaya penghentian atau pengalihan aliran air akan dianggap sebagai tindakan perang," tegas pernyataan resmi dari Pemerintah Pakistan, seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Tak hanya itu, Pakistan juga mengambil langkah balasan lain:
Menutup wilayah udara untuk seluruh pesawat India, termasuk yang terbang dari negara ketiga.
Melarang warga negara India masuk ke wilayah Pakistan melalui skema visa khusus Asia Selatan.
Perjanjian Air Sungai Indus membagi aliran sungai sebesar 70 persen untuk Pakistan dan 30 persen untuk India. Mengingat Sungai Indus mengalir melintasi pegunungan Himalaya dan menjadi salah satu sungai utama di Asia Selatan dengan panjang sekitar 3.200 km, sengketa ini berpotensi memicu krisis kemanusiaan dan konflik militer besar jika tidak segera dimediasi oleh komunitas internasional.
Dampak Regional dan Seruan Perdamaian
Pengamat menilai bahwa keputusan India dapat memicu ketegangan yang jauh lebih besar, terutama karena Sungai Indus menjadi sumber air utama bagi pertanian dan kebutuhan domestik di Pakistan.
Banyak yang menyerukan agar Bank Dunia, PBB, dan negara-negara besar turun tangan untuk mencegah konflik terbuka antara dua negara bersenjata nuklir ini.*
(kp/J006)
MUARO JAMBI Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Polres Muaro Jambi melalui Seksi Bansos dan Baksos melaksanakan k
Nasional
JAMBIDalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menggelar ziarah rombongan ke Taman Makam
Nasional
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan kembali menggelar pasar murah guna menjaga stabilitas harga da
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat harga minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita mengalami penurunan sebesar Rp 300 per
Ekonomi
MEDAN Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Driver Medan (ASDM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di d
Nasional
ASHarga emas terus merangkak naik mendekati level US3.375 per ons, terdorong oleh berbagai sentimen global, termasuk keputusan Presiden Am
Ekonomi
SINGAPORE Sidang ekstradisi buronan kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, resmi dimulai hari ini di State Court, 1st Havelock Square, Singapu
Hukum dan Kriminal
MEDAN Banyak pengemudi memilih mematikan AC mobil saat melintasi jalan menanjak dengan anggapan tenaga kendaraan menjadi lebih ringan dan m
Sains & Teknologi
JAMBI Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke79 tahun 2025, Polres Muaro Jambi menggelar Upacara Ziarah Rombongan di Tam
Nasional
TEL AVIV Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah mengetahui lokasi penyimpanan 60 persen uraniu
Internasional
