BREAKING NEWS
Minggu, 15 Juni 2025

Aksi “Free Aceh, Free Papua, Free Maluku” di Forum PBB Viral, Kemlu RI: Tindakan Provokatif dan Tidak Etis

Justin Nova - Jumat, 25 April 2025 15:53 WIB
275 view
Aksi “Free Aceh, Free Papua, Free Maluku” di Forum PBB Viral, Kemlu RI: Tindakan Provokatif dan Tidak Etis
United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) di New York pada 17 April 2023.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

NEW YORK - Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok individu mengacungkan kertas bertuliskan "Free Aceh", "Free Papua", dan "Free Maluku" dalam Sidang United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) ke-24 menjadi viral di media sosial dan menuai respons keras dari Pemerintah Indonesia.

Aksi tersebut terjadi pada Senin (21/4/2025) saat forum yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York, tengah berlangsung. Petugas keamanan forum yang telah mendapatkan laporan langsung menyita selebaran provokatif tersebut dan memberikan peringatan keras kepada para pelaku.

"Saat ini kita sudah melaporkan ke security PBB, langsung digrebek," ujar perekam video dalam unggahan yang kini menyebar luas di platform digital.

Baca Juga:

Kemlu RI: Tindakan Tak Bertanggung Jawab dan Tidak Etis

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat, mengecam aksi tersebut sebagai tindakan provokatif dan penyalahgunaan forum internasional yang bertujuan mulia untuk pemberdayaan masyarakat adat.

Baca Juga:

"Forum ini adalah ruang diskusi antarnegara untuk memberdayakan masyarakat adat. Sayangnya, ada oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk tujuan politik yang tidak sesuai," ujar Roy dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).

Roy juga menyebut aksi tersebut sebagai bentuk pencarian sensasi yang melanggar etika forum internasional, serta menegaskan bahwa forum resmi di bawah PBB harus menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara anggota.

PBB Ambil Langkah Tegas

Meski organisasi non-pemerintah (NGO) diizinkan hadir di forum tersebut, mereka tetap diwajibkan untuk mematuhi aturan dan tata tertib internasional. Dalam hal ini, PBB langsung mengambil tindakan dengan menyita materi yang digunakan dan memperingatkan seluruh delegasi agar tidak menyalahgunakan forum.

"Ini adalah forum resmi yang harus digunakan untuk dialog dan solusi konstruktif, bukan untuk propaganda separatis yang bertentangan dengan hukum internasional dan kedaulatan negara," tambah Roy.

Komitmen Indonesia Tegakkan Kedaulatan

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung pemberdayaan masyarakat adat di dalam negeri, namun dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Editor
: Justin Nova
Tags
beritaTerkait
Kemlu dan KJRI Los Angeles Tanggapi Penangkapan Dua WNI dalam Operasi Imigrasi di Los Angeles
18 Nelayan Aceh Timur Ditangkap Otoritas Thailand, Bupati Minta Pemerintah Pusat Ambil Langkah Diplomatik
Indonesia Tegaskan Tidak Akan Izinkan Pangkalan Militer Asing di Tanah Air
Israel Klaim Relokasi Warga Gaza ke RI, Pemerintah Indonesia Angkat Bicara
komentar
beritaTerbaru