Kemhan Bantah Terlibat Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan tidak terlibat atau membekingi rencana impor 105 ribu unit mobil pikap asal India ole
NASIONAL
WASHINGTON, D.C. – Universitas Harvard, salah satu institusi pendidikan tertua dan paling prestisius di Amerika Serikat, dilarang menerima mahasiswa asing setelah Presiden Donald Trump mencabut hak institusi tersebut dalam Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVIS).
Kebijakan kontroversial ini diumumkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dan akan segera diberlakukan.
"Segera berlaku, sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVIS) Universitas Harvard dicabut," kata Noem seperti dikutip dari AFP, Jumat (23/5/2025).
Pencabutan hak ini berarti Harvard tidak dapat lagi menerima mahasiswa internasional yang memerlukan visa studi, langkah yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
Pihak Harvard langsung merespons keputusan tersebut dengan keras.
Dalam pernyataannya, universitas yang berlokasi di Cambridge, Massachusetts itu menyebut langkah pemerintahan Trump sebagai tindakan "melanggar hukum" dan "bermotif politik."
"Kami berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional kami," demikian pernyataan resmi kampus tersebut.
"Tindakan pembalasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kami, serta melemahkan misi akademis dan penelitian Harvard," lanjutnya.
Penolakan juga datang dari pimpinan American Association of University Professors (AAUP) di Harvard.
Mereka menilai kebijakan ini sebagai bagian dari rangkaian tindakan otoriter terhadap lembaga pendidikan tinggi yang kritis terhadap pemerintahan Trump.
"Pemerintahan Trump secara melawan hukum berusaha menghancurkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Sekarang mereka menuntut agar kita mengorbankan mahasiswa internasional kita dalam proses itu," ujar perwakilan AAUP.
"Universitas tidak dapat menerima pemerasan seperti itu."
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan tidak terlibat atau membekingi rencana impor 105 ribu unit mobil pikap asal India ole
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan agar proses hukum dalam kasus penyelundupan sabu yang menjerat awak kapal (ABK)
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengintervensi kasus Fandi Ramadhan (26), seorang anak b
NASIONAL
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026). Dalam sidang tersebut, Jak
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan menindak tiga sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam patroli malam,
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, memperagakan kemampuan bela diri di hadapan ratusan personel Direktorat Sa
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa tanah ulayat di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali memanas. Parsadaan Siregar Siagian menggugat
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Polemik administratif mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan setelah beredarnya dua surat resmi Panitia S
POLITIK
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, memimpin penertiban menara telekomu
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan akan menindaklanjuti laporan hasil reses DPRD Sumut terkait pelaksanaan program U
KESEHATAN