WASHINGTON, D.C. – Universitas Harvard, salah satu institusi pendidikan tertua dan paling prestisius di Amerika Serikat, dilarang menerima mahasiswa asing setelah Presiden Donald Trump mencabut hak institusi tersebut dalam Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVIS).
Kebijakan kontroversial ini diumumkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dan akan segera diberlakukan.
"Segera berlaku, sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVIS) Universitas Harvard dicabut," kata Noem seperti dikutip dari AFP, Jumat (23/5/2025).
Baca Juga:
Pencabutan hak ini berarti Harvard tidak dapat lagi menerima mahasiswa internasional yang memerlukan visa studi, langkah yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
Pihak Harvard langsung merespons keputusan tersebut dengan keras.
Baca Juga:
Dalam pernyataannya, universitas yang berlokasi di Cambridge, Massachusetts itu menyebut langkah pemerintahan Trump sebagai tindakan "melanggar hukum" dan "bermotif politik."
"Kami berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional kami," demikian pernyataan resmi kampus tersebut.
"Tindakan pembalasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kami, serta melemahkan misi akademis dan penelitian Harvard," lanjutnya.
Penolakan juga datang dari pimpinan American Association of University Professors (AAUP) di Harvard.
Mereka menilai kebijakan ini sebagai bagian dari rangkaian tindakan otoriter terhadap lembaga pendidikan tinggi yang kritis terhadap pemerintahan Trump.
"Pemerintahan Trump secara melawan hukum berusaha menghancurkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Sekarang mereka menuntut agar kita mengorbankan mahasiswa internasional kita dalam proses itu," ujar perwakilan AAUP.
"Universitas tidak dapat menerima pemerasan seperti itu."
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal