Golkar Ingatkan PDI-P Soal Posisi Penyeimbang, Minta Kritik Lebih Matang dan Tidak Memanaskan Situasi
JAKARTA Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyoroti sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ya
POLITIK
HANOI - Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Teknologi secara resmi menginstruksikan seluruh penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir akses terhadap aplikasi perpesanan Telegram.
Keputusan ini diambil karena Telegram dinilai tidak kooperatif dalam membantu aparat penegak hukum memberantas berbagai bentuk kejahatan siber di negara tersebut.
Instruksi pemblokiran tersebut tertuang dalam sebuah dokumen resmi tertanggal 21 Mei 2025, yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Departemen Telekomunikasi di bawah Kementerian Teknologi Vietnam.
Salinan dokumen ini telah dikonfirmasi keasliannya oleh seorang pejabat kementerian kepada media internasional Reuters.
"Perusahaan telekomunikasi diminta untuk memblokir Telegram dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Juni 2025," demikian isi dokumen tersebut.
Berdasarkan laporan yang diterima dari Departemen Keamanan Siber Vietnam, disebutkan bahwa sekitar 68% dari total 9.600 grup dan saluran di Telegram di Vietnam terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Aktivitas ilegal yang dimaksud meliputi penipuan daring, perdagangan narkoba, hingga aktivitas terorisme dan penyebaran konten anti-pemerintah.
Pemerintah Vietnam mengungkapkan bahwa Telegram gagal memenuhi permintaan data pengguna yang diajukan sebagai bagian dari penyelidikan kriminal. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kerja sama platform digital di bawah hukum Vietnam.
Meskipun pemblokiran telah diinstruksikan, pantauan per Jumat (23/5/2025) menunjukkan aplikasi Telegram masih bisa diakses di wilayah Vietnam.
Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan ketat Vietnam terhadap media sosial dan aplikasi perpesanan. Pemerintah yang dikuasai oleh Partai Komunis Vietnam diketahui sering menekan platform global seperti Facebook, YouTube, dan TikTok untuk menyensor konten yang dianggap beracun, menyesatkan, atau anti-pemerintah.
Telegram, yang kini digunakan hampir satu miliar pengguna global, sebelumnya juga menghadapi tekanan serupa di beberapa negara, termasuk Prancis, terkait isu privasi dan keamanan data.
Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Telegram maupun Kementerian Teknologi Vietnam belum memberikan pernyataan resmi terkait pemblokiran ini.*
JAKARTA Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyoroti sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ya
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ikut larut dalam euforia kemenangan Timnas Jerman atas Pantai Gading pada laga fase grup Pial
OLAHRAGA
JAKARTA Garena kembali membagikan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk hari ini, Minggu (21/6/2026). Para pemain berkesempatan mendapa
SAINS DAN TEKNOLOGI
YAHUKIMO Aparat Satgas Operasi Damai Cartenz2026 kembali melakukan penindakan terhadap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) HSSBI d
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON DC Iran kembali mengklaim telah menutup Selat Hormuz dan memperingatkan kapalkapal agar menjauhi jalur pelayaran strategis ter
INTERNASIONAL
MEDAN Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik mainan anakanak di Jalan Ladang, Gang Perdamaian, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Joh
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan partai politik untuk lebih selektif dalam merekrut kader, kh
POLITIK
MANOKWARI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa arah pembangunan nasional saat ini tidak lagi bersifat Jawasent
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terpantau stabil pada perdagangan Minggu
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka Program Beasiswa Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI
PENDIDIKAN