Diduga Rem Blong, Tabrakan Beruntun di Dairi Tewaskan 2 Orang dan Lukai 7 Warga
DAIRI Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Nasional SidikalangMedan, tepatnya di Dusun Invaliden, Desa Peg
PERISTIWA
HANOI - Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Teknologi secara resmi menginstruksikan seluruh penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir akses terhadap aplikasi perpesanan Telegram.
Keputusan ini diambil karena Telegram dinilai tidak kooperatif dalam membantu aparat penegak hukum memberantas berbagai bentuk kejahatan siber di negara tersebut.
Instruksi pemblokiran tersebut tertuang dalam sebuah dokumen resmi tertanggal 21 Mei 2025, yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Departemen Telekomunikasi di bawah Kementerian Teknologi Vietnam.
Salinan dokumen ini telah dikonfirmasi keasliannya oleh seorang pejabat kementerian kepada media internasional Reuters.
"Perusahaan telekomunikasi diminta untuk memblokir Telegram dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Juni 2025," demikian isi dokumen tersebut.
Berdasarkan laporan yang diterima dari Departemen Keamanan Siber Vietnam, disebutkan bahwa sekitar 68% dari total 9.600 grup dan saluran di Telegram di Vietnam terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Aktivitas ilegal yang dimaksud meliputi penipuan daring, perdagangan narkoba, hingga aktivitas terorisme dan penyebaran konten anti-pemerintah.
Pemerintah Vietnam mengungkapkan bahwa Telegram gagal memenuhi permintaan data pengguna yang diajukan sebagai bagian dari penyelidikan kriminal. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kerja sama platform digital di bawah hukum Vietnam.
Meskipun pemblokiran telah diinstruksikan, pantauan per Jumat (23/5/2025) menunjukkan aplikasi Telegram masih bisa diakses di wilayah Vietnam.
Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan ketat Vietnam terhadap media sosial dan aplikasi perpesanan. Pemerintah yang dikuasai oleh Partai Komunis Vietnam diketahui sering menekan platform global seperti Facebook, YouTube, dan TikTok untuk menyensor konten yang dianggap beracun, menyesatkan, atau anti-pemerintah.
Telegram, yang kini digunakan hampir satu miliar pengguna global, sebelumnya juga menghadapi tekanan serupa di beberapa negara, termasuk Prancis, terkait isu privasi dan keamanan data.
Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Telegram maupun Kementerian Teknologi Vietnam belum memberikan pernyataan resmi terkait pemblokiran ini.*
(bs/j006)
DAIRI Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Nasional SidikalangMedan, tepatnya di Dusun Invaliden, Desa Peg
PERISTIWA
JAKARTA Polemik posisi partai penyeimbang yang disematkan kepada PDI Perjuangan kembali memanas di ruang politik nasional. Sejumlah el
POLITIK
BANDA ACEH Satu korban insiden ledakan di Kapal Aceh Hebat (AH) 2, Fakhri Herdieco, meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di
PERISTIWA
MEDAN Kebakaran pabrik plastik dan mainan di kawasan Medan Johor, Kota Medan, hingga Minggu (21/6/2026) siang masih belum sepenuhnya pad
PERISTIWA
JAKARTA Tiga negara dipastikan sudah lebih dulu mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menyelesaikan matchday kedu
OLAHRAGA
JAKARTA Polemik penanganan perkara dugaan pelanggaran ekspor elemenit yang menyeret PT Putra Prima Mineral Mandiri (PT PMM) kembali menj
NASIONAL
JAKARTA Harga minyak dunia tercatat mengalami tekanan signifikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Iran kembali mengumu
EKONOMI
AMBON Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen menilai sepak bola memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar
INTERNASIONAL
Oleh M. Jehansyah Siregar, Ph.DKISRUH eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, kemarin di Jakarta, sungguh m
OPINI
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei
NASIONAL