HANOI - Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Teknologi secara resmi menginstruksikan seluruh penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir akses terhadap aplikasi perpesanan Telegram.
Keputusan ini diambil karena Telegram dinilai tidak kooperatif dalam membantu aparat penegak hukum memberantas berbagai bentuk kejahatan siber di negara tersebut.
Instruksi pemblokiran tersebut tertuang dalam sebuah dokumen resmi tertanggal 21 Mei 2025, yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Departemen Telekomunikasi di bawah Kementerian Teknologi Vietnam.
Baca Juga:
Salinan dokumen ini telah dikonfirmasi keasliannya oleh seorang pejabat kementerian kepada media internasional Reuters.
"Perusahaan telekomunikasi diminta untuk memblokir Telegram dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Juni 2025," demikian isi dokumen tersebut.
Berdasarkan laporan yang diterima dari Departemen Keamanan Siber Vietnam, disebutkan bahwa sekitar 68% dari total 9.600 grup dan saluran di Telegram di Vietnam terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Aktivitas ilegal yang dimaksud meliputi penipuan daring, perdagangan narkoba, hingga aktivitas terorisme dan penyebaran konten anti-pemerintah.
Pemerintah Vietnam mengungkapkan bahwa Telegram gagal memenuhi permintaan data pengguna yang diajukan sebagai bagian dari penyelidikan kriminal. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kerja sama platform digital di bawah hukum Vietnam.
Meskipun pemblokiran telah diinstruksikan, pantauan per Jumat (23/5/2025) menunjukkan aplikasi Telegram masih bisa diakses di wilayah Vietnam.
Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan ketat Vietnam terhadap media sosial dan aplikasi perpesanan. Pemerintah yang dikuasai oleh Partai Komunis Vietnam diketahui sering menekan platform global seperti Facebook, YouTube, dan TikTok untuk menyensor konten yang dianggap beracun, menyesatkan, atau anti-pemerintah.
Telegram, yang kini digunakan hampir satu miliar pengguna global, sebelumnya juga menghadapi tekanan serupa di beberapa negara, termasuk Prancis, terkait isu privasi dan keamanan data.
Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Telegram maupun Kementerian Teknologi Vietnam belum memberikan pernyataan resmi terkait pemblokiran ini.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
