
Bupati Tapteng Perintahkan Cabut Sawit di Hutan Lindung Dolok Sigordang: Pelaku Terancam Pidana
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
PemerintahanJAKARTA -Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Tony Wenas, mengimbau agar Indonesia bersikap hati-hati dalam menyikapi potensi kebijakan tarif baru yang mungkin muncul akibat ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China.
Pernyataan ini disampaikan Tony di tengah pembicaraan dagang yang sedang berlangsung antara kedua raksasa ekonomi dunia di London.
"Sedapat mungkin kebijakan tarif itu bisa ditinjau berulang-ulang. Indonesia juga sudah memberikan beberapa tawaran kepada Amerika Serikat, seperti kerja sama yang bisa dikembangkan," ujar Tony kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Baca Juga:
Tony, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Freeport Indonesia, menyoroti bahwa kebijakan tarif baru akan berdampak besar terhadap sektor-sektor strategis Indonesia, terutama industri pertambangan.
"Dampaknya terhadap sektor tambang pasti akan ada, karena produk turunannya sangat terpengaruh. Misalnya tembaga, banyak dijual ke China. Jika China kemudian mengekspor ke Amerika dan dikenakan tarif tinggi, tentu pasarnya akan terdampak," jelasnya.
Baca Juga:
Menurut Tony, efek dari perang dagang tak hanya memengaruhi perdagangan langsung antara AS dan China, tetapi juga merembet ke negara lain seperti Indonesia.
"Sekecil apa pun perubahan kebijakan dagang global, terutama dari dua negara besar, pasti berdampak ke Indonesia karena keterkaitan dalam rantai pasok global," tambahnya.
Dari sisi global, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa delegasi AS dan China bertemu di London pada 9 Juni 2025, dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer.
Pertemuan itu bertujuan menyelesaikan sengketa tarif dan membuka jalan bagi kerja sama dagang lanjutan.
Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, Kevin Hassett, mengatakan bahwa negosiasi masih berlangsung hingga Selasa malam, dan diharapkan menghasilkan titik temu konkret dalam waktu dekat.
"Pertemuan ini dimaksudkan untuk memastikan keseriusan dari kedua pihak sebelum membahas isu lanjutan yang lebih teknis," ujar Hassett
Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AS siap menuntaskan perselisihan ini secara tuntas agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi global. Sementara itu, Kementerian Perdagangan China juga menyatakan kesiapan memperkuat dialog, termasuk soal kontrol ekspor unsur rare earth.*
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
PemerintahanBATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
EkonomiJAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
PeristiwaMEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan KriminalPEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
NasionalJAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
EntertainmentJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
PemerintahanMALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
PemerintahanMEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan