BEIJING -Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah semakin memanas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap tiga fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Langkah ini menuai kecaman keras dari berbagai negara, termasuk China, Rusia, dan India.
Melalui pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri China menyebut serangan militer Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Langkah ini hanya akan memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah," tulis pernyataan China yang diunggah di situs resminya, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (22/6/2025).
Beijing juga menyerukan semua pihak untuk menahan diri, serta mendesak Israel menghentikan serangan militernya terhadap Iran. Pemerintah China mendorong dialog dan negosiasi sebagai satu-satunya jalan keluar untuk meredakan konflik.
Kecaman juga datang dari Rusia. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menyebut Presiden AS Donald Trump telah memicu konflik militer baru dengan menyerang Iran.
"Trump, yang sebelumnya datang sebagai presiden pembawa damai, justru menyeret Amerika ke dalam konflik militer lain," kritik Medvedev melalui akun Telegram-nya.
Menurutnya, mayoritas negara di dunia menolak agresi militer AS dan Israel. Ia juga menyindir keras langkah Trump, menyatakan bahwa tindakan ini membuatnya semakin jauh dari penghargaan Nobel Perdamaian.
Dari Asia Selatan, Perdana Menteri India Narendra Modi turut menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi yang terus memburuk di Timur Tengah. Modi mengatakan telah melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.
"India kembali menyerukan de-eskalasi segera, dialog, dan diplomasi sebagai satu-satunya jalan untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas kawasan," tulis Modi lewat akun media sosial resminya.
Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran ini menambah panjang daftar konflik di kawasan yang sudah dilanda instabilitas sejak bertahun-tahun. Para analis menilai, tanpa langkah diplomatik konkret, eskalasi ini bisa berujung pada konfrontasi darat berkepanjangan yang melibatkan lebih banyak aktor internasional.
Dunia kini menanti respons lanjutan dari Dewan Keamanan PBB dan negara-negara besar lainnya untuk meredam konflik dan menghindari perang terbuka yang lebih luas.*
(kp/j006)
JAKARTA Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil, baik dari Indonesia maupun internasional, resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan deretan motor listri
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BP
HUKUM DAN KRIMINAL
