GAZA -Sejumlah tentara Israel dilaporkan mengungkapkan bahwa mereka diperintahkan oleh komandan militer untuk menembaki warga sipil Palestina yang sedang mengantre bantuan makanan di Gaza.
Informasi ini pertama kali diungkap oleh surat kabar Haaretz dan memicu gelombang kritik internasional terkait potensi kejahatan perang yang dilakukan di wilayah konflik tersebut.
Para tentara, yang identitasnya dirahasiakan, mengatakan bahwa perintah penembakan diberikan untuk membubarkan kerumunan dan membersihkan area distribusi bantuan.
Baca Juga:
Mereka mengklaim bahwa perintah itu tidak mempertimbangkan apakah warga yang ditembak menimbulkan ancaman atau tidak.
Selama sebulan terakhir, lebih dari 500 warga Palestina dilaporkan tewas di sekitar titik distribusi bantuan, menurut data otoritas kesehatan Gaza. Terbaru, pada Jumat (27/6), enam orang dilaporkan tewas akibat tembakan saat mereka berusaha mengakses bantuan makanan di Gaza selatan.
Baca Juga:
Menyusul laporan dari Haaretz, Advokat Jenderal Militer Israel mengonfirmasi telah membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang. Militer Israel sendiri menyangkal bahwa mereka secara sengaja memerintahkan penembakan terhadap warga sipil, namun mengakui bahwa ada beberapa insiden yang sedang ditinjau.
"Setiap tuduhan penyimpangan dari hukum atau arahan akan diperiksa secara menyeluruh. Tindakan lebih lanjut akan diambil jika diperlukan," ujar juru bicara militer Israel dalam pernyataannya kepada Reuters.
Israel mengklaim telah meningkatkan langkah-langkah pengamanan di sekitar pusat distribusi dengan memasang pagar, rambu-rambu, dan membuka rute tambahan menuju zona bantuan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan situasi yang terus memburuk, dengan penembakan hampir terjadi setiap hari.
Pusat bantuan yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung Amerika Serikat dan truk-truk makanan milik PBB menjadi titik krusial yang terus diserbu warga Gaza yang kelaparan.
Situasi kemanusiaan di Gaza saat ini disebut berada dalam titik kritis, dengan ribuan orang bergantung pada bantuan pangan.*
(d/j006)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi