BANGKOK -Ribuan pengunjuk rasa kembali memadati jalan-jalan utama di ibu kota Thailand, Bangkok, pada Sabtu (28/6/2025), menuntut pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra.
Aksi ini dipicu oleh bocornya percakapan telepon pribadi antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, yang menimbulkan kegaduhan politik dalam negeri.
Sekitar 4.000 demonstran yang sebagian besar terdiri dari warga lansia dan aktivis senior dari gerakan "Yellow Shirt" berkumpul di sekitar Monumen Kemenangan.
Mereka melambaikan bendera nasional sambil meneriakkan yel-yel agar PM Paetongtarn segera mundur dari jabatannya.
"Saya di sini untuk melindungi kedaulatan Thailand dan mengatakan bahwa PM tidak layak," kata Seri Sawangmue, seorang demonstran berusia 70 tahun yang datang dari utara Thailand, dikutip dari AFP. Ia mengaku terkejut dan kecewa setelah mendengar isi rekaman yang bocor.
Percakapan yang bocor itu terjadi pada 15 Juni lalu. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar menyebut Hun Sen dengan sapaan 'paman' dan memintanya untuk tidak memihak jenderal militer tertentu di Thailand yang disebutnya sebagai "lawan politik".
Pernyataan tersebut dinilai publik sebagai bentuk ketundukan pada negara asing dan melemahkan posisi militer Thailand. Akibatnya, Partai Bhumjaithai — mitra terbesar kedua dalam koalisi pemerintah — memutuskan keluar dari pemerintahan, menambah tekanan terhadap PM Paetongtarn.
Terkait isu ini, Paetongtarn telah menyampaikan bahwa ucapannya hanyalah bagian dari strategi negosiasi diplomatik. Ia menegaskan tidak ada masalah dengan militer dan menyebut tuduhan terhadapnya tidak berdasar.
Namun demikian, gelombang desakan untuk mundur kian menguat. Mahkamah Konstitusi Thailand dijadwalkan pada Selasa mendatang (1/7/2025) untuk memutuskan apakah akan menerima petisi senator yang meminta pencopotan Paetongtarn atas dasar ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas sebagai perdana menteri.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi stabilitas politik Thailand yang tengah berusaha membangun kembali kepercayaan publik pasca transisi pemerintahan dari generasi Shinawatra.*
(d/j006)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi