WASHINGTON D.C. — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu gelombang kontroversi usai mengancam akan mencabut kewarganegaraan dua tokoh publik, yaitu kandidat wali kota New York dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani, dan CEO Tesla sekaligus taipan teknologi, Elon Musk.
Ancaman terhadap Mamdani muncul usai politikus sosialis itu menolak bekerja sama dalam operasi deportasi oleh Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).
Sementara kepada Musk, Trump melontarkan sindiran keras soal ketergantungan Tesla terhadap subsidi pemerintah.
Baca Juga:
"Tanpa subsidi, Elon mungkin harus menutup tokonya dan pulang ke Afrika Selatan," ujar Trump saat konferensi pers, Kamis (3/7).
Mamdani, 33 tahun, lahir di Uganda dan menjadi warga negara AS pada 2018 lewat jalur naturalisasi.
Baca Juga:
Sedangkan Musk, kelahiran Pretoria, Afrika Selatan, resmi menjadi warga negara AS pada 2002.
Keduanya berstatus warga naturalisasi, yang secara hukum memungkinkan dicabut dalam kondisi terbatas.
Namun, ancaman Trump itu dinilai tak berdasar.
Peneliti hukum dan profesor dari University of Nevada, Michael Kagan, menilai bahwa pencabutan kewarganegaraan atau denaturalisasi hanya bisa dilakukan jika terbukti ada penipuan material saat proses naturalisasi.
"Kasus ini lebih seperti retorika politik untuk menakut-nakuti lawan," kata Kagan.
Ancaman terhadap Mamdani makin panas setelah anggota Kongres dari Partai Republik, Andy Ogles, secara resmi meminta Departemen Kehakiman menyelidiki kelayakan denaturalisasi Mamdani atas tuduhan "menyembunyikan dukungan terhadap terorisme" ketika mengajukan naturalisasi.
Mamdani sendiri telah membantah tuduhan itu dan menyebut ancaman Trump sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan terhadap oposisi politik.
"Presiden AS baru saja mengancam akan menangkap saya, mencabut kewarganegaraan saya, menahan saya di kamp, dan mendeportasi saya. Bukan karena saya melanggar hukum, tapi karena saya menolak membiarkan ICE meneror kota ini," tulis Mamdani melalui akun X miliknya.
Ancaman terhadap Musk juga datang usai kebijakan terbaru "Big Beautiful Bill" mencabut subsidi kendaraan listrik, kebijakan yang selama ini menguntungkan Tesla.
Trump pun menyindir bahwa Musk tak akan bertahan tanpa subsidi negara.
Ketika ditanya wartawan apakah ia serius akan mendeportasi Musk, Trump menjawab singkat, "Kita akan lihat."
Meski demikian, para pakar sepakat bahwa ancaman pencabutan kewarganegaraan ini sulit direalisasikan tanpa bukti kuat penipuan hukum.
Selebihnya, dianggap sebagai bagian dari manuver politik menjelang pemilu.*
(cn/a008)
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 4.071 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Indonesia se
Peristiwa
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi mengungkapkan telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Direktur Lokataru, Delpedr
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Gelandang muda berbakat Tim Nasional Indonesia, Marselino Ferdinan, resmi melanjutkan petualangan kariernya di Eropa. Pemain ber
Olahraga
MEDAN Lenovo kembali menarik perhatian dunia teknologi dengan meluncurkan Legion Go 2, perangkat gaming genggam (handheld) generasi terb
Sains & Teknologi
JAKARTA PT Pertamina (Persero) mencetak terobosan penting dalam industri energi dan aviasi nasional. Perusahaan pelat merah ini resmi mem
Ekonomi
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan respons terkait pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyatakan kliennya, mantan Menteri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, untuk mem
Nasional
MEDAN PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat lonjakan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol di Sumatera Utara selama libur Maulid Na
Ekonomi
MEDAN Sebuah tren kontroversial tengah berkembang di kalangan wanita muda di Turki, khususnya mereka yang memiliki postur tubuh tinggi.
Kesehatan
SIDOARJO Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga krusial menghadapi Makau dalam pertandingan kedua Grup J Kualifikasi Piala Asia U23 2
Olahraga