SBY Angkat Suara soal Demo Besar-Besaran di Berbagai Daerah

JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, untuk memperkuat semangat dialog dan kebersamaan di tengah dinamika politik dan sosial yang belakangan memanas.

Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada pembukaan pameran seni bertajuk "Art for Peace and A Better Future" di Astha District, Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (6/9/2025).

Ajakan SBY itu disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang berlangsung selama lebih dari 10 hari di berbagai wilayah Indonesia.

Gelombang protes dipicu oleh pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR RI mengenai tunjangan perumahan, serta insiden tragis yang melibatkan aparat keamanan.

"Mari kita melihat ke depan untuk meningkatkan dialog, kebersamaan, dan kerja keras menuju Indonesia yang lebih baik. Juga sesungguhnya dunia yang lebih baik di bawah kepemimpinan pemimpin kita, Presiden Prabowo," kata SBY dalam sambutannya.

SBY menilai, rangkaian unjuk rasa yang terjadi bukan semata bentuk ketidakpuasan, tetapi cerminan bahwa publik membutuhkan ruang dialog dan saling mendengar.

Ia menyebut peristiwa yang berlangsung selama hampir dua pekan terakhir menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Sebutlah sekitar 10 hari yang terjadi di negeri kita, menurut saya menyadarkan kita semua bahwa kita harus menjaga dialog dan kebersamaan. Menyadarkan kita bahwa membangun negeri ini ke arah yang lebih baik menjadi amanah tugas dan kewajiban kita," ujarnya.

SBY juga menegaskan pentingnya menjaga keutuhan sosial dan semangat persatuan dalam menghadapi tantangan demokrasi.

Ia meyakini bahwa dengan niat baik dan komitmen kolektif, Indonesia dapat keluar dari masa krisis dengan lebih kuat dan dewasa.

"Saya masih memiliki optimisme jika kita bersama-sama menjalankan amanah kita. Membangun niat baik, karya yang tulus, dan semangat yang kuat for our better future," tutur pendiri Partai Demokrat itu.

Gelombang demonstrasi nasional sejak Senin (25/8/2025) dipicu oleh kemarahan publik atas pernyataan anggota dewan terkait tunjangan rumah DPR yang mencapai Rp 50 juta.