Lula juga menyoroti ironi dalam alokasi anggaran negara-negara besar yang lebih memilih meningkatkan belanja militer ketimbang memenuhi janji mereka dalam Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) sebesar 0,7% dari PDB untuk membantu negara-negara berkembang.
"Lebih mudah untuk merancang 5% PDB ke belanja militer daripada mengalokasikan 0,7% yang telah dijanjikan untuk ODA. Ini bukan soal ketersediaan sumber daya, tetapi soal kurangnya prioritas politis," tandasnya.
Pidato Lula memperkuat posisi BRICS sebagai blok negara berkembang yang menantang dominasi negara-negara Barat dalam tatanan global.
Seruan Brasil untuk reformasi tata kelola global, penegakan hukum internasional yang adil, serta penyelesaian damai berbagai konflik menjadi salah satu sorotan penting dalam KTT BRICS kali ini.*
(bi/a008)
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
Kesehatan
MEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan Kriminal
SEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
Entertainment
PALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
Politik
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan
