RIO DE JANEIRO – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan pendirian negara Palestina yang berdaulat dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Senin (7/7/2025).
Seruan ini disampaikan Lula dalam sesi khusus yang membahas Perdamaian, Keamanan, dan Reformasi Tata Kelola Global di Rio de Janeiro.
Dalam pidatonya, Lula menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Gaza dan menyoroti meningkatnya eskalasi militer Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Baca Juga:
"Tidak ada alasan sama sekali untuk membenarkan tindakan teroris yang dilakukan Hamas," ujar Lula tegas, sebagaimana dikutip dari laman resmi BRICS.
Namun, Lula juga menekankan bahwa kecaman terhadap Hamas tidak boleh dijadikan dalih untuk membenarkan kekerasan sistematis yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
Baca Juga:
Ia menuduh Israel melakukan tindakan yang mengarah pada genosida, termasuk pembunuhan warga sipil secara membabi buta dan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.
"Negara-negara BRICS tidak boleh acuh terhadap praktik genosida. Dunia menyaksikan pembunuhan warga sipil tanpa pandang bulu, dan penggunaan kelaparan sebagai alat perang," tegas Lula.
Lula menyatakan bahwa satu-satunya solusi jangka panjang untuk perdamaian di Timur Tengah adalah melalui pengakuan terhadap negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
"Solusi dari konflik tersebut hanya akan mungkin terjadi dengan akhir dari pendudukan Israel serta pendirian negara Palestina yang berdaulat dengan batas-batasnya pada 1967," ujarnya.
Pernyataan ini mempertegas posisi Brasil dan negara-negara BRICS dalam mendukung pendekatan dua negara sebagai dasar penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Selain konflik di Gaza, Lula juga menyinggung berbagai pelanggaran hukum internasional lainnya, termasuk yang terjadi di Iran dan Ukraina.
Ia mengkritik keras lemahnya penerapan hukum internasional yang ia sebut sebagai "surat mati" di tengah meningkatnya konflik global pasca-Perang Dunia II.
Lula juga menyoroti ironi dalam alokasi anggaran negara-negara besar yang lebih memilih meningkatkan belanja militer ketimbang memenuhi janji mereka dalam Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) sebesar 0,7% dari PDB untuk membantu negara-negara berkembang.
"Lebih mudah untuk merancang 5% PDB ke belanja militer daripada mengalokasikan 0,7% yang telah dijanjikan untuk ODA. Ini bukan soal ketersediaan sumber daya, tetapi soal kurangnya prioritas politis," tandasnya.
Pidato Lula memperkuat posisi BRICS sebagai blok negara berkembang yang menantang dominasi negara-negara Barat dalam tatanan global.
Seruan Brasil untuk reformasi tata kelola global, penegakan hukum internasional yang adil, serta penyelesaian damai berbagai konflik menjadi salah satu sorotan penting dalam KTT BRICS kali ini.*
(bi/a008)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggitingginya kepada para aparat yang
Nasional
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT BNA), Nursyam, S.H., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan empat or
Pemerintahan
JAKARTA Aksi demonstrasi yang awalnya berlangsung damai kini berkembang menjadi ricuh di sejumlah daerah. Aksi yang semula bertujuan men
Nasional
MEDAN Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara tetap melanjutkan aksi unjuk rasa mereka meskipun hujan deras m
Peristiwa
MEDAN Aksi unjuk rasa masih terus berlanjut di Kota Medan, Provinsi Sumut, Senin (01/09/2025). Kali ini, dilakukan oleh ratusan massa driv
Peristiwa
TAPANULI SELATAN Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kabupaten Tapanuli Selatan berjalan dengan tertib dan damai. Kegiatan ini diawali d
Nasional
MATARAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram mengamankan seorang terduga pelaku penjarahan yang terjadi di tengah insiden unjuk rasa
Hukum dan Kriminal
BLORA Aparat Kepolisian tengah memburu seorang pria yang diduga menjadi pelaku pembakaran pos jaga di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. A
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sidang Paripurna DPRD Kota Medan mengenai Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang P
Politik
MEDAN Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan tampak sepi dari pengunjung dan menerapkan langkah pengamanan ekstra menyusul aksi demon
Nasional