MTI Usul Transportasi Umum Gratis untuk Tekan Konsumsi BBM
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
BEIJING – Setelah bertahun-tahun bergelut dengan tekanan deflasi dan persaingan harga yang tidak sehat, Pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping mulai menunjukkan perubahan arah kebijakan ekonomi secara signifikan.
Mengutip laporan Bloomberg, sinyal paling kuat kini datang dari Beijing yang berupaya mengendalikan perang harga di berbagai sektor strategis seperti baja, panel surya, dan kendaraan listrik (EV). Langkah ini dinilai sebagai respons terhadap kelebihan kapasitas produksi dan tekanan global yang kian meningkat.
"Kalau dijalankan dengan tepat, ini bisa membantu perdagangan global, khususnya dalam meredakan ketegangan akibat kelebihan kapasitas produksi China yang membanjiri pasar dunia," ujar Wendy Liu, Kepala Strategi Ekuitas Asia dan China di JPMorgan Chase & Co.
Deflasi Terus Menekan, PPI Juni Turun 3,6%
Data terbaru menunjukkan indeks harga produsen (PPI) China turun sebesar 3,6% secara tahunan pada Juni 2025. Ini merupakan penurunan terdalam sejak Juli 2023, menambah kekhawatiran terhadap kelesuan ekonomi dan urgensi perubahan kebijakan.
Sikap Beijing mulai berubah secara terbuka. Dalam pertemuan badan ekonomi tertinggi Partai Komunis, pemerintah mengakui adanya dorongan investasi berlebihan dari pemerintah daerah dan sistem perpajakan yang mendorong produksi massal, bukan efisiensi.
Arah Baru: Kontrol Produksi dan Perang Harga
Kebijakan untuk mengakhiri "kompetisi tidak sehat" mulai diterapkan dengan pendekatan lebih terpusat. Pemerintah mulai menggelar pertemuan dengan industri, seperti sektor panel surya, dan mendorong inisiatif "anti-involution" sebagai bentuk perlawanan terhadap kompetisi ekstrem.
Sejumlah perusahaan bahkan mulai memangkas produksi, dengan harga baja dan kaca anjlok ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Langkah Konkret: Pembayaran Tepat Waktu & Aturan Baru
Pemerintah juga meluncurkan platform pengaduan keterlambatan pembayaran supplier, dan mulai mewajibkan pembayaran dalam waktu maksimal 60 hari. Sejumlah produsen otomotif sudah menyatakan komitmennya untuk mematuhi aturan ini.
Menuju Reformasi Struktural dan Model Pertumbuhan Baru
China tengah mempertimbangkan pembaruan kebijakan "Made in 2025" untuk memperkuat sektor teknologi tinggi. Citigroup menyebut kemungkinan pengurangan kapasitas di sektor BUMN seperti baja, batubara, dan semen, serta penguatan standar lingkungan dan ketenagakerjaan di sektor swasta.
Langkah lainnya mencakup penghapusan insentif pajak ekspor dan pengurangan subsidi industri, sebagaimana dilakukan pada produk baterai dan aluminium akhir 2024.
Namun demikian, tantangan tetap besar. Permintaan domestik masih lemah, dan sebagian besar sektor terdampak seperti EV didominasi oleh swasta, yang lebih sulit dikendalikan pemerintah pusat.
"Nada kebijakan lebih tegas, niatnya lebih jelas. Tapi tanpa kebijakan konkret dan pelaksanaan jelas, hasilnya masih belum pasti," ujar tim ekonom Morgan Stanley yang dipimpin Robin Xing.
Keseimbangan Ekonomi dan Sosial Jadi Kunci
Kekhawatiran akan pengangguran massal membuat pemerintah daerah cenderung mempertahankan perusahaan yang tidak efisien. Reformasi sebelumnya (2016–2019) mengakibatkan pemangkasan 31% tenaga kerja di sektor berat. Untuk mengimbanginya, pemerintah mengalokasikan CNY 100 miliar untuk pelatihan dan penempatan ulang pekerja.
Langkah strategis ini juga diambil di tengah tekanan dari Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, yang mendorong relokasi manufaktur dari China.
Prospek ke Depan: Perlu Langkah Nyata, Bukan Hanya Wacana
Ekonom mendorong reformasi struktural, termasuk perubahan indikator keberhasilan pejabat daerah dari sekadar pertumbuhan PDB menjadi peningkatan konsumsi dan pendapatan masyarakat.
Spekulasi pertemuan tingkat tinggi untuk menyelamatkan sektor properti juga menambah optimisme pasar, terbukti dari lonjakan saham properti terbesar dalam sembilan bulan terakhir.
Kini, dunia menanti: apakah perubahan nada dari Beijing akan diikuti dengan kebijakan konkret dan terukur?*
(kp/j006)
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sekt
EKONOMI
MANOKWARI Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026. Seleksi taha
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.
EKONOMI
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah tiga lokasi terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke10 dan ke12 Jusuf Kalla
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Redi Mawardi alias Redi (39), terdakwa ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi A
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat seka
PEMERINTAHAN