AS Rilis 240 Ribu Halaman Dokumen Pembunuhan Martin Luther King Jr, FBI Diduga Ingin Diskreditkan Sang Tokoh Perdamaian

WHASINGTON DC - Kementerian Kehakiman Amerika Serikat merilis lebih dari 240 ribu halaman dokumen terkait pembunuhan tokoh hak-hak sipil ternama Martin Luther King Jr, termasuk catatan rahasia dari FBI yang menunjukkan adanya upaya untuk mendiskreditkan sang pemenang Nobel Perdamaian.

Dokumen-dokumen tersebut dipublikasikan melalui situs Arsip Nasional pada Senin (21/7/2025), dan direncanakan akan terus bertambah dalam waktu dekat.

Martin Luther King Jr tewas akibat tembakan di Memphis, Tennessee, pada 4 April 1968. Ia dikenal sebagai sosok penting dalam perjuangan kesetaraan hak bagi warga kulit hitam Amerika, serta vokal terhadap isu perdamaian dan keadilan ekonomi.

Dalam salah satu bagian dokumen, terungkap bahwa FBI di bawah kepemimpinan J. Edgar Hoover secara aktif mengawasi, menyadap telepon, serta menyebar kampanye disinformasi terhadap King karena kecurigaan bahwa ia memiliki hubungan dengan komunisme, di tengah memanasnya Perang Dingin.

Keluarga Martin Luther King, dalam pernyataannya, mengecam segala bentuk penyalahgunaan dokumen dan menyerukan penghormatan atas pengorbanan King. Mereka menegaskan bahwa ayah mereka selama hidup menjadi sasaran pengawasan predatoris dan kampanye hitam yang meresahkan.

"Kini kami harus menghormati pengorbanannya dengan mewujudkan impiannya — sebuah masyarakat yang berakar pada kasih sayang, persatuan, dan kesetaraan," ujar keluarga King.

King pernah menyebut pawai "March on Washington" sebagai demonstrasi kebebasan terbesar dalam sejarah Amerika, di mana ia menyampaikan pidato legendaris "I Have a Dream".

Konspirasi dan Putusan Hukum

Meskipun pelaku yang diidentifikasi, James Earl Ray, sempat mengaku sebagai penembak, pengakuan itu ia tarik kembali. Ia meninggal dalam penjara pada tahun 1998. Pada tahun 1999, keluarga King mengajukan gugatan perdata di Tennessee dan pengadilan menyimpulkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan bagian dari konspirasi yang melibatkan mantan polisi Memphis, Loyd Jowers, serta beberapa lembaga pemerintah.