Kerja Sama Energi RI-Korsel: Dorong Hilirisasi Nikel dan Pengembangan Energi Terbarukan
JAKARTA Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam diplomasi energi global melalui kerja sama strategis dengan Korea Selatan, khususny
EKONOMI
WASHINGTON – Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyampaikan komitmennya untuk menjamin keamanan Ukraina dalam upaya terbaru menuju penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun.
Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers bersama Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang digelar di Washington, Sabtu (16/8).
"Saya setuju dengan Presiden Trump bahwa keamanan Ukraina harus dijamin, dan tentu saja, kami siap untuk mewujudkannya," ujar Putin seperti dilansir CNN International.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif atas arah baru hubungan Rusia-Ukraina dan juga relasi bilateral antara Moskow dan Washington.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam, kedua pemimpin dikabarkan membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan regional dan masa depan Ukraina.
Putin juga menegaskan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih luas.
"Saya berharap kesepakatan yang telah kita capai bersama akan membantu kita lebih dekat mencapai tujuan tersebut dan akan membuka jalan menuju perdamaian di Ukraina," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Putin turut menyoroti dinamika hubungan Rusia-Amerika Serikat yang menurutnya mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menyebut, tidak adanya pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara selama empat tahun terakhir telah memengaruhi stabilitas global.
"Sudah diketahui bahwa tidak ada pertemuan puncak antara Rusia dan AS selama empat tahun, dan itu waktu yang lama. Masa-masa ini sangat sulit bagi hubungan bilateral, dan sejujurnya, hubungan tersebut telah mencapai titik terendah sejak Perang Dingin," kata Putin.
Namun, ia optimistis bahwa pertemuan tatap muka dengan Presiden Trump dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif di masa mendatang.
"Pertemuan tatap muka antara para kepala negara sudah lama dinantikan," tambahnya.
Sementara itu, di tengah pernyataan diplomatik dari kedua pemimpin, situasi di lapangan masih diwarnai ketegangan.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya menyampaikan kemarahan atas serangan yang terjadi bersamaan dengan hari negosiasi.
"Pada hari negosiasi, Rusia tetap membunuh orang," ungkapnya dengan nada geram.
Warga Ukraina pun menyambut harapan baru ini dengan penuh kewaspadaan, berharap bahwa kesepakatan tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan awal dari komitmen nyata menuju perdamaian yang berkelanjutan.*
(vo/a008)
JAKARTA Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam diplomasi energi global melalui kerja sama strategis dengan Korea Selatan, khususny
EKONOMI
BATAM Kepala Imigrasi Kota Batam, Hajar Aswad, dicopot dari jabatannya setelah terjerat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa hubungan industrial di Indonesia harus naik kelas agar pekerja ti
EKONOMI
JAKARTA Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia atas kesediaannya un
INTERNASIONAL
BANTUL Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Wates, Bantul, tepatnya di Argorejo, Sedayu, pada Jumat (3/4/2026). Sebuah mobil Toyota Ava
PERISTIWA
TANJUNG JABUNG TIMUR Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kini telah
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah terus menggenjot percepatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia, dengan fokus
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kasus penyerangan terhadap aktivis lingkungan kembali terjadi. Kali ini, Muhammad Rosidi, seorang aktivis asal Bangka Selatan, P
POLITIK
JAKARTA Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menggelar pertemuan dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujer
POLITIK
JAKARTA Kementerian Keuangan telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan
EKONOMI