WASHINGTON — Sebagian besar tarif impor yang diberlakukan Presiden ke-45 Amerika Serikat, Donald Trump, dinyatakan tidak sah oleh pengadilan federal.
Putusan tersebut menyatakan bahwa Trump telah melebihi batas kewenangannya saat mengenakan tarif tersebut, meskipun pengadilan memutuskan untuk tetap memberlakukannya sementara hingga ada tinjauan lebih lanjut.
Putusan tersebut diambil oleh US Court of Appeals for the Federal Circuit dalam keputusan 7-4 yang diumumkan pada Jumat (29/8/2025).
Pengadilan banding menguatkan putusan sebelumnya dari Court of International Trade, yang menyatakan bahwa tarif tersebut diberlakukan secara keliru dengan menggunakan Undang-Undang Keadaan Darurat Ekonomi Internasional (IEEPA) tahun 1977.
Meski demikian, para hakim banding mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan tingkat yang lebih rendah guna menentukan apakah dampak putusan ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang mengajukan gugatan, atau seluruh entitas yang terkena tarif.
"SEMUA TARIF MASIH BERLAKU!" tulis Donald Trump melalui platform Truth Social sesaat setelah keputusan diumumkan.
Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus memperjuangkan keabsahan tarif tersebut yang menurutnya merupakan langkah strategis dalam menjaga ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat.
Tarif-tarif yang dimaksud mencakup berbagai produk dari sejumlah negara mitra dagang utama AS, dengan nilai perdagangan global yang dipertaruhkan mencapai triliunan dolar.
Jika nantinya tarif tersebut secara permanen dibatalkan, pemerintah berpotensi menghadapi tuntutan hukum untuk mengembalikan pungutan yang telah dibayarkan selama bertahun-tahun.
Putusan akhir berpotensi membatalkan beberapa kebijakan perdagangan kunci yang diusung Trump selama menjabat, yang sebelumnya ia promosikan sebagai bagian dari strategi proteksi ekonomi nasional.
Menanggapi putusan ini, Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Trump telah menggunakan wewenangnya secara sah sesuai pendelegasian dari Kongres.
"Tarif Presiden tetap berlaku, dan kami yakin akan memperoleh kemenangan akhir dalam perkara ini," ujar Kush Desai, Juru Bicara Gedung Putih.
LEBAK Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Dini Fitria resmi dicopot dari jabatannya usai insiden penamparan terhadap seorang siswa y
Pendidikan
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan sindiran tajam namun bernada candaan saat berkunjung ke kantor Menter
Ekonomi
SERDANG BEDAGAI Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang
Seni dan Budaya
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, mengaku tengah melakukan peneliti
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menyoroti keaslian ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo. adsenseDalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait polemik rencana pemerintah menerapkan campuran
Ekonomi
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap
Ekonomi
JAKARTA Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya akan kembali melatih Timnas Indone
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makar
Hukum dan Kriminal
