
PBB Desak Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM di Indonesia, Natalius Pigai: Telat!
JAKARTA Perserikatan BangsaBangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan
PemerintahanCHINA - Pemerintah China menyampaikan sikap resmi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membatalkan kunjungan kenegaraan ke China di tengah meningkatnya tensi keamanan dalam negeri.
Beijing menyatakan menerima dan memahami keputusan tersebut, sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menangani situasi dengan baik.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, pada Selasa (2/9/2025), seperti dikutip dari China Daily.
Baca Juga:
"Kami memperhatikan perkembangan terbaru di Indonesia dan yakin, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia memiliki kapasitas untuk menangani situasi domestik dan memulihkan stabilitas dengan segera," kata Guo.
Baca Juga:
Menlu RI Hadiri KTT SCO di China
Sementara Presiden batal hadir, Menteri Luar Negeri Sugiono tetap memenuhi undangan ke China untuk menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin. Ia juga mengikuti berbagai kegiatan diplomatik, termasuk peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok terhadap Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia.
Kehadiran Menlu RI tetap dipandang penting oleh otoritas China sebagai bentuk kelanjutan hubungan diplomatik strategis antara kedua negara.
China Minta Jaminan Keamanan untuk Warganya di Indonesia
Selain menyampaikan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo, pemerintah China juga mengingatkan pentingnya jaminan keamanan bagi warganya yang berada di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap institusi China.
"Kami berharap Indonesia mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan keselamatan dan keamanan institusi serta warga negara China di Indonesia," lanjut Guo Jiakun.
Situasi Aksi di Jakarta Terkendali
Sebelumnya, unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa dari berbagai elemen digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (1/9/2025). Aksi yang menyuarakan penolakan terhadap tunjangan parlemen ini berlangsung damai dan tertib, meskipun pada hari-hari sebelumnya tercatat sejumlah kericuhan di beberapa wilayah.*
(bs/j006)
JAKARTA Perserikatan BangsaBangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan
PemerintahanMEDAN (BITV) Kabar gembira bagi pengguna dompet digital. Aplikasi penghasil uang Richie Game diklaim mampu memberikan saldo DANA gratis
EkonomiJAKARTA Google membantah laporan yang menyebut 2,5 miliar pengguna Gmail terkena dampak masalah keamanan siber berskala besar. Perusahaa
Sains & TeknologiMEDAN PT Medan Binjai Toll (MBT) akan memberlakukan penyesuaian tarif untuk Jalan Tol Ruas MedanBinjai mulai Senin, 8 September 2025,
NasionalTAPANULI SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan resmi menetapkan dan menahan AH, Kepala Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Ti
Hukum dan KriminalMEDAN Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjo
PeristiwaJAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer buka suara terkait barang bukti yang ditemukan penyidik Komisi P
Hukum dan KriminalMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengapresiasi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan yang telah menjaga
PemerintahanJAKARTA Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, Sudaryono, menyampaikan keprihatinan dan kecamannya terkai
Pertanian AgribisnisJAKARTA Penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, oleh Polda Metro Jaya pada Senin (1/9) malam atas dugaan m
Hukum dan Kriminal