Trump Akan Ganti Nama Departemen Pertahanan Jadi Departemen Perang, Tepis Kesan "Terlalu Defensif"

Perubahan ini muncul di tengah upaya Trump memperkuat posisi politiknya menjelang pemilu 2026, dengan mengusung narasi kepemimpinan kuat dan supremasi militer.

Trump juga menunjuk Hegseth untuk merevitalisasi kekuatan militer AS yang menurutnya mengalami penurunan selama pemerintahan Presiden Joe Biden.

Meski mengklaim telah mengakhiri sedikitnya tujuh konflik bersenjata selama masa jabatannya, Trump juga meluncurkan berbagai operasi militer agresif dalam periode keduanya.

Beberapa di antaranya termasuk:

- Serangan udara terhadap pemberontak Houthi di Yaman

- Operasi rahasia terhadap fasilitas nuklir Iran

- Pengiriman kapal perang dan pesawat tempur ke Karibia untuk memerangi penyelundupan narkoba

Trump juga menuai kritik atas penggunaan militer untuk penegakan hukum domestik, seperti pengerahan Garda Nasional bersenjata untuk mengamankan wilayah perbatasan dan kota-kota yang dipimpin Demokrat, termasuk Washington DC, Chicago, dan New York.

Sebagai catatan sejarah, Departemen Perang merupakan sebutan resmi yang digunakan sejak 1789 hingga 1947, sebelum diganti menjadi Departemen Pertahanan melalui National Security Act.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari reorganisasi militer pasca-Perang Dunia II untuk menciptakan lembaga komando terpadu yang lebih efisien.

Kini, Trump berusaha membalik arah sejarah tersebut dengan menghidupkan kembali istilah yang dianggap lebih tegas, sejalan dengan visinya soal proyeksi kekuatan global Amerika.*