Menanggapi laporan ini, Kementerian Luar Negeri Israel secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menyerukan pembubaran Komisi Penyelidikan PBB.
"Israel dengan tegas menolak laporan yang menyimpang dan salah ini, dan menyerukan penghapusan segera Komisi Penyelidikan ini," demikian pernyataan resmi Kemlu Israel, dikutip dari AFP.Meski laporan ini menambah tekanan internasional terhadap Israel, sejumlah negara, termasuk beberapa anggota PBB, masih menunjukkan dukungan atau sikap netral terhadap kebijakan militer Israel di Gaza.
Di sisi lain, sejumlah negara Arab dan Muslim kembali menyerukan pembentukan aliansi pertahanan regional sebagai respons terhadap eskalasi kekerasan yang terus berlangsung.Israel memulai operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, menyusul ketegangan yang meningkat dengan kelompok Hamas dan organisasi bersenjata lainnya.
Namun, serangan itu disebut oleh banyak pihak sebagai disproposional, menyasar warga sipil dan infrastruktur non-militer seperti rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsi.Laporan PBB ini menandai tonggak baru dalam upaya komunitas internasional menilai konflik Israel-Palestina melalui lensa hukum internasional, khususnya hukum humaniter dan hak asasi manusia.*