Sekjen PBB Peringatkan Preseden Berbahaya Usai AS Tangkap Maduro

NEW YORK — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya ketidakstabilan di Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat.

Menurut Guterres, operasi militer yang dilakukan AS berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara.

Pernyataan tersebut disampaikan Guterres kepada Dewan Keamanan PBB melalui Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo, dalam pertemuan Dewan Keamanan di markas besar PBB, New York, Senin, 5 Januari 2026.

Baca Juga:

• Resonansi Venezuela dan Unilateralisme Global

Pertemuan itu digelar beberapa jam sebelum Maduro menjalani sidang dakwaan di pengadilan federal Manhattan.

"Saya sangat prihatin terhadap kemungkinan meningkatnya ketidakstabilan di Venezuela, dampaknya terhadap kawasan, serta preseden yang ditimbulkannya dalam praktik hubungan internasional," kata Guterres dalam pernyataannya, Selasa (6/1/2026).

Maduro ditangkap dalam operasi militer AS di Caracas pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026, dan kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk dugaan konspirasi narkoterorisme. Maduro membantah seluruh tuduhan tersebut.

Guterres menegaskan bahwa operasi penangkapan tersebut tidak mencerminkan penghormatan terhadap hukum internasional.

Ia kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Piagam PBB sebagai dasar pemeliharaan perdamaian dan keamanan global.

"Saya tetap sangat prihatin bahwa hukum internasional belum dihormati terkait aksi militer 3 Januari," ujarnya.

Selain itu, Guterres menyerukan dialog inklusif dan demokratis di Venezuela. Ia menyatakan kesiapan PBB untuk mendukung upaya damai guna membantu rakyat Venezuela keluar dari krisis politik yang berkepanjangan.

Sikap serupa disampaikan Kolombia, yang meminta digelarnya pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar Kolombia untuk PBB, Leonor Zalabata Torres, menilai operasi militer AS merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Venezuela.

"Tidak ada pembenaran apa pun untuk penggunaan kekuatan sepihak dalam hubungan internasional," ujarnya.

Sejumlah pakar hukum internasional menilai tindakan AS tidak memiliki dasar hukum karena tidak memperoleh otorisasi Dewan Keamanan PBB, tidak mendapat persetujuan pemerintah Venezuela, serta tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri.

Namun, posisi AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak veto membuat negara tersebut sulit dimintai pertanggungjawaban secara institusional.*

(d/dh)

Resonansi Venezuela dan Unilateralisme Global

Bitcoin Menguat ke Rp 1,54 Miliar, Tapi Geopolitik Venezuela Jadi Batu Sandungan

Venezuela Memanas, Menkeu Purbaya: Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Ekonomi RI

Usai Venezuela, Trump Incar Tiga Negara Ini!

Dituduh Bandar Kokain, Presiden Kolombia Balas Ancaman Trump

Krisis Venezuela: Pengaruh Geopolitik Terhadap Pasar Global dan Ekonomi Indonesia