Waka MPR Apresiasi Sugiono Jadi Ketum IPSI 2026-2030, Diharapkan Dongkrak Prestasi Atlet
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
JAKARTA - Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, kembali menemui jalan buntu. Iran menuding AS sengaja mencari-cari alasan untuk keluar dari negosiasi.
Mengutip laporan Al Jazeera, Minggu (12/4/2026), kantor berita Fars Iran menyebut peluang kesepakatan sangat bergantung pada perubahan tuntutan dari pihak Amerika Serikat.
Iran menilai sejumlah syarat yang diajukan Washington tidak masuk akal dan sulit untuk dipenuhi. Sumber yang dekat dengan delegasi Iran bahkan menyebut AS menuntut hal-hal yang tidak bisa mereka capai selama konflik berlangsung.Baca Juga:
"Amerika sedang mencari alasan untuk meninggalkan meja perundingan," ujar sumber tersebut.
Isu strategis seperti Selat Hormuz, program nuklir, hingga kebijakan energi damai menjadi beberapa poin krusial yang masih diperdebatkan. Meski negosiasi utama mengalami kebuntuan, mediator dari Pakistan disebut masih berupaya menjembatani perbedaan antara kedua pihak.
Tim ahli dari Iran dan AS juga masih melakukan konsultasi terkait draf kesepakatan yang diajukan.
Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan komitmen tegas dari Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang. Namun hingga saat ini, AS mengaku belum melihat komitmen tersebut dari Teheran.
Pembicaraan antara kedua negara disebut akan dilanjutkan setelah masing-masing pihak menyelesaikan kajian internal terhadap dokumen yang dibahas.*
(d/dh)
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI
MEDAN Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat
NASIONAL
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tergolong kuat. Hal tersebut lantaran may
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas eksporimpor yang dinilai merugikan pereko
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri meminta para korban penipuan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk segera mengajukan p
HUKUM DAN KRIMINAL