Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memilih berhati-hati dalam menangani proses pembebasan relawan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0. Pemerintah enggan membeberkan tuntutan pihak Israel demi menjaga keselamatan para relawan yang masih berada di wilayah konflik.
Juru Bicara 1 Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah saat ini fokus memastikan seluruh WNI dapat dibebaskan dan dipulangkan dengan selamat ke Indonesia.
"Kalau pun ada permintaan tertentu, sepertinya kurang etis untuk saya sampaikan. Fokus kita adalah menyelamatkan teman-teman kita yang ada di sana," kata Yvonne di Gedung Kemlu RI, Kamis (21/5/2026).Baca Juga:
Yvonne menegaskan situasi yang dihadapi para relawan di lapangan sangat kompleks. Karena itu, pemerintah tidak ingin mengambil langkah yang berpotensi memperburuk kondisi para WNI yang masih ditahan.
Menurutnya, satu kesalahan kecil dalam penyampaian informasi atau langkah diplomasi dapat berdampak serius terhadap keselamatan relawan.
"One wrong move, kita ngomongin keselamatan teman-teman kita di sana. Situasinya jauh lebih kompleks," ujarnya.
Kemlu RI juga meminta seluruh pihak ikut mendukung proses diplomasi yang tengah berjalan agar pembebasan para relawan dapat berlangsung lancar tanpa hambatan tambahan.
Selain itu, pemerintah belum membahas lebih lanjut soal kemungkinan membawa kasus pencegatan kapal kemanusiaan dan penahanan relawan ke Mahkamah Internasional.
Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh WNI bisa kembali ke Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat.
"Terkait Mahkamah Internasional belum dibahas detail. Fokus utama kami adalah pemulangan WNI secepat-cepatnya," lanjut Yvonne.
Dalam kesempatan yang sama, Kemlu RI turut mengonfirmasi penundaan sejumlah agenda internasional, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8, akibat dinamika geopolitik global yang masih memanas.
Pemerintah memastikan akan terus memberikan perkembangan terbaru terkait proses diplomasi pembebasan relawan WNI dalam misi Global Sumud Flotilla.*
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL