Unmuha Kirim 25 Mahasiswa Ikuti PEKSIMIDA XVII 2026, Targetkan Prestasi Lebih Baik
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan bakat dan kreativitas mah
PENDIDIKAN
NEW DELHI – Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah gelombang aksi protes besar-besaran yang digerakkan oleh kelompok pemuda terkait skandal kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi.
Pengunduran diri tersebut menjadi sorotan karena dianggap sebagai kemenangan bagi ribuan demonstran yang selama beberapa hari terakhir menggelar aksi di berbagai wilayah India, terutama di kawasan Jantar Mantar, New Delhi.
Suasana perayaan langsung terlihat setelah kabar mundurnya Pradhan menyebar.Baca Juga:
Ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di pusat aksi terlihat bersorak dan menari sebagai bentuk kemenangan atas tuntutan mereka.
"Kita berhasil," ujar pendiri Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Kecoak, Abhijeet Dipke, yang menjadi salah satu tokoh penggerak aksi tersebut.
Gelombang demonstrasi ini menjadi salah satu aksi protes terbesar di India dalam beberapa tahun terakhir.
Aksi tersebut menjadi tekanan besar bagi pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Dukungan dari sejumlah politisi oposisi terhadap gerakan mahasiswa juga semakin memperkuat tuntutan agar pemerintah bertanggung jawab atas persoalan kebocoran soal ujian.
Situasi di lapangan sempat memanas setelah aparat keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang melakukan aksi di New Delhi.
Pemandangan demonstrasi besar yang melibatkan ribuan anak muda serta tindakan aparat dalam mengendalikan massa memicu perhatian dan kritik dari masyarakat.
Pihak berwenang sebelumnya menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan memastikan aksi berjalan sesuai aturan hukum.
Aksi protes bermula dari kasus kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi kedokteran bergengsi di India pada Mei 2026.
Kasus tersebut menyebabkan hasil ujian dibatalkan dan pemerintah memutuskan menggelar ujian ulang.
Kebijakan itu berdampak terhadap sekitar 2 juta anak muda yang mengikuti seleksi tersebut.
Para demonstran menilai pemerintah harus bertanggung jawab karena kebocoran soal tersebut merugikan jutaan calon mahasiswa yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian.
Salah satu tuntutan utama massa adalah meminta Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Cockroach Janta Party (CJP) menyatakan seluruh tuntutan utama para demonstran telah diterima pemerintah India.
"Seluruh tuntutan kami telah diterima," kata Juru Bicara CJP Ashutosh Ranka, dikutip dari BBC, Sabtu (25/7/2026).
Perwakilan Partai Kecoak sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri federal India untuk menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa.
Selain meminta pengunduran diri Menteri Pendidikan, massa juga menuntut kompensasi sebesar 10 juta rupee atau USD 103.554 bagi keluarga korban yang diduga melakukan bunuh diri akibat kasus kebocoran soal ujian.
Mereka juga meminta agar tidak ada tindakan hukum terhadap peserta aksi yang ikut menyuarakan protes.
Setelah pemerintah menerima sejumlah tuntutan tersebut, CJP menyatakan menghentikan aksi protes secara damai.
"Kami meminta para pengunjuk rasa untuk menghentikan aksi protes secara damai dan segera," kata Ranka.
Dharmendra Pradhan menyampaikan keputusan mundur melalui unggahan di media sosial X.
Dalam pernyataannya, ia mengatakan pengunduran diri dilakukan agar situasi yang terjadi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dianggap ingin mengganggu stabilitas negara.
"Mempertimbangkan situasi yang telah terjadi di Jantar Mantar dan di seluruh negeri, agar kekuatan anti-nasional tidak mengambil keuntungan dari situasi ini ... saya telah mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Perdana Menteri," tulis Pradhan dalam unggahannya di X.
Pradhan juga menyatakan menghormati aspirasi dan harapan generasi muda India.
"Saya sangat menghormati aspirasi, perasaan, dan harapan yang sah dari kaum muda negara ini," imbuhnya.
Selain persoalan kebocoran ujian, aksi tersebut juga mencerminkan keresahan yang lebih luas di kalangan anak muda India.
Demonstran menyoroti persoalan lapangan kerja, dugaan korupsi, serta tuntutan agar pemerintah lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan publik.
Sebelum pengunduran diri Menteri Pendidikan diumumkan, pemerintah India juga sempat membatasi akses internet dan sejumlah layanan transportasi di wilayah tertentu untuk mengendalikan situasi.
Namun, tekanan publik akhirnya membuat pemerintah mengambil langkah untuk merespons tuntutan para pengunjuk rasa.* (cnd/ad)
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan bakat dan kreativitas mah
PENDIDIKAN
JAKARTA Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hampir separuh masyarakat Indonesia menilai kondisi ekonom
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi membentuk tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru di sejumlah wilayah Indonesia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan dalam sembilan bulan terakhir. Berdasarka
NASIONAL
BIREUEN Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya anggota Polisi Militer (POM) TNI Angkat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, akan memasuki masa purna tugas pada 1 Agustus 2026 setelah hampir delapan t
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Penahbisan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di G
PEMERINTAHAN
MEDAN Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PW ISMI) Sumatera Utara periode 20262030 resmi dilantik dalam rangkaian Pelan
NASIONAL
BULELENG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng memberikan pendampingan kepada keluarga KD, pria yang tewas setelah diduga dikeroyok mas
HUKUM DAN KRIMINAL