Kapolri Bentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang

JAKARTA –Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO) di Bareskrim Polri. Penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai direktur diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Dalam keterangannya yang disampaikan pada Sabtu (21/9), Kabag Penum Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa pembentukan direktorat baru ini merupakan langkah konkret Kapolri dalam mewujudkan keadilan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. “Ini merupakan komitmen bapak Kapolri untuk memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak, serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus yang terkait,” ungkap Trunoyudo.

Brigjen Desy Andriani, yang lahir pada 8 Desember 1966, merupakan sosok yang berpengalaman dalam bidang pendidikan di lingkungan Polri. Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO, ia menjabat sebagai Psikolog Kepolisian Utama Tingkat II di Sumber Daya Manusia Polri. Desy adalah lulusan Sekolah Calon Perwira (Scapa) Polri tahun 1992, dan telah menempati berbagai posisi strategis di institusi kepolisian.

Di antara jabatan penting yang pernah diemban oleh Brigjen Desy adalah Director From Plan and Programmes di Set ASEANAPOL, Penerjemah Utama Divhubinter Polri (2013), serta Kepala Bagian Lintas Negara SET NCB Interpol Indonesia pada tahun 2014. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Basan Lemdiklat Polri (2016), Analis Kebijakan Madya Rorenmin Lemdiklat Polri (2019), dan Kepala Bagian Jakdiklat Rojianstra SSDM Polri (2021).

Pembentukan Direktorat PPA-PPO ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan penanganan kasus-kasus yang menyangkut perempuan dan anak, serta pidana perdagangan orang, yang selama ini menjadi isu krusial di masyarakat. Melalui langkah ini, Kapolri menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Kepala Divisi Humas Polri menambahkan bahwa keberadaan direktorat ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. “Kami berharap dengan adanya direktorat ini, setiap kasus dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” tutup Trunoyudo.

Dengan dibentuknya Direktorat PPA dan PPO ini, diharapkan langkah nyata dalam pemberantasan kejahatan terhadap perempuan dan anak bisa semakin efektif, memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

(N/014)