PPDI Temui BPJS Kesehatan, Bahas Masalah Kepesertaan Non-Aktif Kades dan Perangkat Desa

BATU BARA -Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara melakukan kunjungan resmi ke kantor BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi mengenai status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang saat ini dinyatakan non-aktif, Rabu (8/5/2025).

Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh berbagai keluhan dari para perangkat desa di sejumlah daerah, khususnya terkait tidak aktifnya layanan BPJS Kesehatan mereka, meskipun sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta.

Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan konstruktif tersebut, perwakilan PPDI menyampaikan kekhawatiran akan dampak dari non-aktifnya layanan kesehatan yang sangat vital bagi perangkat desa dan keluarganya.

Baca Juga:

• Komisi III DPRD Padangsidimpuan Akan Panggil RS Metta Medika dan BPJS, Terkait Dugaan Penolakan Pasien Anak
• Kemenkes Respons Isu dr. Piprim Tak Bisa Layani Pasien BPJS di RSCM

Dari pertemuan tersebut, diperoleh beberapa informasi penting dari pihak BPJS Kesehatan yang menjelaskan akar persoalan:

1. Kesalahan Input Data

Baca Juga:

• Imbas Kebijakan Kemenkes, Dokter Piprim Tak Lagi Layani Pasien BPJS di RSCM
• Wakil Wali Kota Medan: Tak Boleh Lagi Ada Pasien Ditolak karena Masalah BPJS

Pihak BPJS Kesehatan mengakui bahwa sempat terjadi kesalahan input data pada sistem yang mengakibatkan status kepesertaan sebagian Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi bermasalah.

Namun, mereka menegaskan bahwa per 29 April 2025, data peserta telah diperbaiki dan dinyatakan "clean and clear" atau bersih dan tidak bermasalah lagi dalam sistem.

2. Tunggakan Iuran Premi 1%

Salah satu penyebab utama non-aktifnya kepesertaan adalah belum dibayarkannya iuran premi sebesar 1% dari gaji oleh peserta untuk periode Januari hingga April 2025.

Sementara itu, iuran 4% yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah sudah disetorkan dengan tertib.

Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara perangkat desa dan instansi pengelola keuangan daerah.

3. Tertundanya Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Situasi menjadi lebih kompleks karena penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa belum dapat disalurkan.

Hal ini disebabkan oleh kekosongan pejabat definitif di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), di mana saat ini hanya dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) yang tidak memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani dokumen keuangan, termasuk pencairan dana penghasilan dan tunjangan tersebut.

PPDI berharap adanya langkah cepat dan tepat dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, agar seluruh perangkat desa dapat kembali memperoleh hak-haknya, terutama terkait kepesertaan JKN yang sangat penting untuk perlindungan kesehatan mereka dan keluarga.

Ketua perwakilan PPDI menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau proses penyelesaian masalah ini dan siap melakukan mediasi dengan pemerintah daerah agar segera mengatasi hambatan administratif, termasuk penunjukan pejabat definitif di BKAD yang dapat mengambil keputusan strategis.

"Perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah. Sudah selayaknya hak mereka dipenuhi dengan baik, termasuk hak kesehatan dan penghasilan yang menjadi dasar keberlangsungan hidup mereka," tegas salah satu perwakilan PPDI.

Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong penguatan sistem dan koordinasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, serta organisasi profesi perangkat desa agar permasalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.*

Komisi III DPRD Padangsidimpuan Akan Panggil RS Metta Medika dan BPJS, Terkait Dugaan Penolakan Pasien Anak

Kemenkes Respons Isu dr. Piprim Tak Bisa Layani Pasien BPJS di RSCM

Imbas Kebijakan Kemenkes, Dokter Piprim Tak Lagi Layani Pasien BPJS di RSCM

Wakil Wali Kota Medan: Tak Boleh Lagi Ada Pasien Ditolak karena Masalah BPJS

Tak Perlu Lagi ke Malaysia atau Singapura, Medan Kini Punya RS Jantung Modern Berstandar Internasional

Pemerintah Pastikan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2026 Secara Bertahap untuk Jaga Ketahanan Dana Jaminan Sosial