PPDI Temui BPJS Kesehatan, Bahas Masalah Kepesertaan Non-Aktif Kades dan Perangkat Desa

Situasi menjadi lebih kompleks karena penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa belum dapat disalurkan.

Hal ini disebabkan oleh kekosongan pejabat definitif di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), di mana saat ini hanya dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) yang tidak memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani dokumen keuangan, termasuk pencairan dana penghasilan dan tunjangan tersebut.

PPDI berharap adanya langkah cepat dan tepat dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, agar seluruh perangkat desa dapat kembali memperoleh hak-haknya, terutama terkait kepesertaan JKN yang sangat penting untuk perlindungan kesehatan mereka dan keluarga.

Ketua perwakilan PPDI menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau proses penyelesaian masalah ini dan siap melakukan mediasi dengan pemerintah daerah agar segera mengatasi hambatan administratif, termasuk penunjukan pejabat definitif di BKAD yang dapat mengambil keputusan strategis.

"Perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah. Sudah selayaknya hak mereka dipenuhi dengan baik, termasuk hak kesehatan dan penghasilan yang menjadi dasar keberlangsungan hidup mereka," tegas salah satu perwakilan PPDI.

Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong penguatan sistem dan koordinasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, serta organisasi profesi perangkat desa agar permasalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.*