Tekan 280 Kasus Rabies Pemprov Sumut Kejar Target Vaksinasi 70 Persen Hewan Tiap Tahun
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) menargetkan vaksinasi rabies terhadap 7
KESEHATAN
JAKARTA — Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengumumkan bahwa dirinya tidak lagi dapat melayani pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Keputusan ini, menurut Piprim, merupakan konsekuensi dari sikapnya yang berbeda pandangan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kolegium kedokteran.
Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @dr.piprim, pada Sabtu (23/8/2025), ia mengungkapkan bahwa dirinya kini hanya diizinkan memberikan pelayanan di Poli Swasta Kencana RSCM, di luar skema pembiayaan BPJS.
"Artinya, Bapak-Ibu yang putra-putrinya ingin dilayani oleh saya harus membayar kira-kira Rp4 juta untuk echo dan pemeriksaan di RSCM Kencana," ujarnya.
Dokter subspesialis jantung anak ini juga menuturkan bahwa ia telah mengalami mutasi ke RSUP Fatmawati tanpa prosedur pemberitahuan yang sesuai, dan menyebutnya sebagai pemindahan paksa yang tidak sesuai asas meritokrasi dalam sistem kepegawaian ASN.
"Saya menolak dengan tegas cara-cara yang melanggar asas meritokrasi terhadap seorang ASN. Maka akibatnya, akun saya dibekukan untuk melayani BPJS," tegasnya.
Dr. Piprim menyayangkan dampak kebijakan tersebut terhadap pasien anak, khususnya mereka yang menderita penyakit jantung bawaan dan selama ini menjadi pasien tetapnya di RSCM.
"Banyak pasien saya yang harus membayar penuh untuk tindakan medis, dan saya paham ini sangat memberatkan," tambahnya.
Ia menyampaikan akan menempuh jalur hukum dan berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) demi memperjuangkan haknya dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa mutasi Dr. Piprim ke RSUP Fatmawati telah dilakukan sejak April 2025, dan prosesnya mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.
"Beliau tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan, termasuk bagi pasien BPJS, di rumah sakit tersebut," terang Aji dalam keterangan tertulis.
Aji juga menekankan bahwa sebagai ASN, dokter harus siap ditugaskan di mana pun sesuai kebutuhan negara dan pelayanan masyarakat.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) menargetkan vaksinasi rabies terhadap 7
KESEHATAN
JAKARTA Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tercatat 79,3 persen berdasarkan hasil survei Indonesia Net
NASIONAL
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mempertanyakan dasar kewenangan Mahkamah apabila diminta membatalkan pelantikan Wakil Pre
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra melontarkan candaan saat memimpin sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemi
POLITIK
MEDAN Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Sumatera Utara pada Kamis (1/10/2026) masih mengacu pada harga yang berlaku sejak awal Se
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) merespons permintaan pihak pemohon agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadirkan dalam persidangan
NASIONAL
JAKARTA Misteri kematian Sutrimo (42), yang ditemukan tewas di depan Klinik Mordent, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2026, akhirnya terungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisioner KPU periode 20072012 I Gusti Putu Artha mengungkap pengalaman mengenai dugaan adanya oknum di internal KPU yang
POLITIK
SURABAYA Polisi mengamankan delapan orang dalam penggerebekan sebuah kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (28/9/2026) dini hari.
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Pembongkaran klaster hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat perhatian Ombudsman RI. Lembaga
HUKUM DAN KRIMINAL