Bongkar Mega Skandal Haji Rp622 Miliar, KPK Siap 'Gempur' Sidang Yaqut Pakai 303 Saksi
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah resmi melaunching Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Rekam Medik Elektronik di Aula Dinas Kesehatan, Senin (19/05/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, dan dihadiri oleh para Kepala Puskesmas, dokter, serta tenaga kesehatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa penerapan BLUD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian keuangan Puskesmas, serta memberikan fleksibilitas dalam penyediaan layanan kesehatan.
"Kami yakin, pola pengelolaan keuangan yang mandiri melalui BLUD akan memberi kewenangan kepada Kepala Puskesmas untuk mengambil keputusan dengan lebih fleksibel dan profesional. Ini akan berdampak positif terhadap kualitas layanan kesehatan masyarakat," ujar Mahmud Efendi.
Ia juga menegaskan bahwa sebanyak 25 Puskesmas di Tapanuli Tengah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat, terutama dengan dukungan sistem Rekam Medik Elektronik yang mempermudah pencatatan dan pengelolaan data pasien secara digital.
Wakil Bupati turut mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk terus berinovasi dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Tapteng Nurlailan Batubara dalam laporannya menjelaskan bahwa perubahan status Puskesmas menjadi BLUD mengacu pada regulasi terbaru, di antaranya:
- UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 68 dan 69),
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pasal 346),
- PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
- Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.
Semua regulasi tersebut memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan penerapan praktik bisnis yang sehat guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat tanpa orientasi profit.
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL