Gawat! Mobil Anggota DPRD Batu Bara Fraksi Gerindra Dilempar OTK, Polisi Benarkan Laporan
Batu Bara Peristiwa mengejutkan menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Partai Gerindra, M
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG — Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Prof. Budi Santoso, mengingatkan bahwa penambahan jumlah dokter di Indonesia harus dibarengi dengan perencanaan matang mengenai distribusinya.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Muktamar AIPKI 2025 yang berlangsung di Kota Padang, Jumat (27/6/2025).
Pernyataan ini merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto untuk menambah jumlah fakultas kedokteran guna mengatasi kekurangan tenaga dokter di tanah air.
"Ketika kita akan menghasilkan dokter, maka sejak awal sudah harus dipikirkan soal distribusinya. Jika tidak, kita hanya akan menambah jumlah dokter yang terpusat di kota-kota besar," ujar Prof. Budi.
Budi menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis yang masih sangat nyata.
Ia mencontohkan, saat ini DKI Jakarta memiliki sekitar 1.100 dokter kandungan, sementara di salah satu provinsi di Papua hanya ada empat orang dokter spesialis kandungan.
"Ini jelas menunjukkan ada ketimpangan serius yang harus dibenahi jika ingin kebijakan penambahan dokter benar-benar efektif menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia," ungkapnya.
AIPKI mendorong pemerintah untuk menyiapkan strategi distribusi sejak hulu, termasuk dengan menyerap calon mahasiswa kedokteran dari daerah-daerah yang minim tenaga kesehatan.
Menurut Budi, pendekatan ini lebih menjanjikan untuk memastikan para dokter kembali mengabdi di daerah asal mereka usai pendidikan.
"Jika distribusi ini tidak dipetakan dari awal, maka kita hanya akan mencetak lulusan kedokteran yang lagi-lagi menumpuk di perkotaan," tegasnya.
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan bahwa penambahan jumlah dokter harus dilakukan secara cepat dan tidak terhambat oleh regulasi usang.
Ia meminta para menterinya mengambil langkah konkret tanpa terjebak dalam prosedur yang berbelit.
Batu Bara Peristiwa mengejutkan menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Partai Gerindra, M
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dugaan penyimpangan dalam proyek rehabilitasi asrama SLB Negeri Batu Bara tahun anggaran 2024 senilai Rp1,7 miliar dilaporkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa dalam perkara dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Paskah 2026 kepada umat Kristiani di Indonesia. Ia mengajak
NASIONAL
JAKARTA PSSI menegaskan proses naturalisasi pemain diaspora yang memperkuat Timnas Indonesia telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan
OLAHRAGA
JAKARTA Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan masih tinggi di tengah ketidakpastian global. S
EKONOMI
TORAJA UTARA Perkelahian yang melibatkan aparat keamanan terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Sela
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menilai keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga bahan
EKONOMI
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto menginstruksikan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon untuk menghentikan selu
NASIONAL
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi kemunculan fenomena iklim ekstrem yang disebut Godzilla El Nino mulai Apri
NASIONAL