MEDAN – Rumah Sakit (RS) Adam Malik terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan kenyamanan pasien.
Terbaru, RS Adam Malik menghadirkan layanan laboratorium terpadu untuk mempermudah pasien dalam mengakses dan mendapatkan layanan pemeriksaan dari tiga laboratorium di RS vertikal ini.
Loket layanan laboratorium terpadu ini diresmikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Keslan Kemenkes RI) dr Azhar Jaya SH SKM MARS dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Kamis (10/7/2025).
Baca Juga:
Turut pula mendampingi, Direktur Utama RS Adam Malik dr Zainal Safri MKed(PD) SpPD-KKV SpJP(K) beserta jajaran direksi.
"Dengan loket terpadu ini tentu saja akan memudahkan pelayanan kepada pasien. Sehingga saya yakin, dengan ini juga akan terjadi efisiensi. Semoga ini menjadi berkah buat kita, berkah buat masyarakat Medan, dan berkah buat masyarakat Indonesia," ucap Dirjen Keslan Kemenkes RI dr Azhar sebelum menggunting pita tanda operasional loket laboratorium terpadu secara resmi.
Baca Juga:
Dijelaskan oleh Direktur Utama dr Zainal, seluruh proses layanan pemeriksaan laboratorium di RS Adam Malik kini sudah bisa didapatkan di Instalasi Laboratorium Terpadu.
Mulai dari pemeriksaan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, dan mikrobiologi klinik.
Sehingga, pasien tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengakses ketiga laboratorium tersebut.
"Satu tempat, one stop service. Seluruh petugas registrasi dari ketiga laboratorium duduk di sini. Jadi pasien tidak perlu keliling lagi, tinggal menunggu di sini, nanti petugas laboratorium yang akan mendatangi pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Termasuk bagian dalam laboratorium juga dilakukan renovasi," kata dr Zainal menjelaskan kepada Dirjen Keslan dr Azhar.
Selain meresmikan penggunaan loket laboratorium terpadu, Dirjen Keslan dr Azhar juga berkesempatan mengunjungi sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di RS Adam Malik.
Termasuk, layanan pengelolaan darah di Unit Pengelola Darah (UPD) RS Adam Malik, yang sedang berproses untuk mendapatkan sertifikasi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dalam memproduksi komponen darah dan produk turunannya untuk kebutuhan pasien.
Kemudian, Dirjen Keslan dr Azhar bersama jajaran Direksi RS Adam Malik juga meninjau lokasi pembangunan Gedung Pusat Onkologi Terpadu yang sedang berlangsung.
Gedung layanan kanker setinggi delapan lantai ini ditargetkan selesai pada tahun 2026, dengan kapasitas rawat inap 200 tempat tidur dan tiga kamar operasi, serta dilengkapi sejumlah alat kesehatan canggih, seperti SPECT CT, Gamma Camera, Linac, Brachytherapy, hingga PET Scan.*
JEMBER Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke78, Yonif 509 Kostrad menggelar ajang Balawara Warrior, sebuah kompetisi bergengs
Nasional
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan komitmennya dala
Sains & Teknologi
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat menanggapi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Denpasar dan sekitarn
Peristiwa
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Tentara Nasional Indonesia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia perfilman tanah air. Film Sore Istri dari Masa Depan resmi terpilih menjadi perwakilan Ind
Entertainment
JAKARTA Laras Faizati Khairunnisa (26), tersangka dalam kasus dugaan provokasi massa melalui media sosial saat aksi unjuk rasa Agustus l
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polemik dugaan pencemaran nama baik yang menyeret konten kreator Ferry Irwandi kembali menghangat, usai Komandan Satuan Siber (D
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kota Denpasar akibat hujan deras sejak Senin malam (8/9/2025) memaksa aparat TNI turun
Peristiwa
KHATMANDU Gelombang protes besarbesaran yang mengguncang ibu kota Nepal dalam beberapa hari terakhir telah berubah menjadi kerusuhan pal
Internasional
BATAM Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengat
Hukum dan Kriminal