MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengambil langkah cepat untuk menekan angka anak zero-dose, yaitu anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar sama sekali.
Hingga Juli 2025, Dinas Kesehatan mencatat jumlah anak zero-dose di Sumut diperkirakan mencapai 96.806 jiwa, meningkat dari tahun 2024 yang sebanyak 91.636 anak atau sekitar 24% dari total 289.000 anak di provinsi ini.
Angka ini menjadi perhatian serius Pemprov Sumut karena anak-anak yang tidak divaksin sangat rentan terhadap penyakit menular yang seharusnya dapat dicegah, seperti polio, campak, difteri, tetanus, dan hepatitis.
Baca Juga:
Hal ini disampaikan dalam Rapat Percepatan Penurunan Jumlah Anak Zero-Dose, yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (25/7/2025).
Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu, menyatakan pihaknya akan melakukan intervensi langsung ke keluarga yang memiliki anak zero-dose.
Baca Juga:
Selain memaksimalkan peran Puskesmas dan Posyandu, PKK juga akan mengaktifkan Dasawisma, yaitu kelompok terkecil dalam struktur PKK yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat rumah tangga.
"Di PKK itu kita punya Dasawisma, kelompok terkecil yang bisa menjangkau hingga ke keluarga. Kita akan memaksimalkannya untuk mengatasi zero-dose," ujar Kahiyang.
Selain itu, ia menambahkan bahwa pihaknya akan menggandeng berbagai pihak, termasuk komunitas, NGO, dan organisasi pemerhati anak, terutama untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil.
"Kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu anak-anak zero-dose. Ini memerlukan sumber daya besar, karena itu kita berkolaborasi," lanjutnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy menyampaikan bahwa peningkatan angka zero-dose menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kesehatan masyarakat.
Bahkan, penyakit yang sudah lama dikendalikan, seperti polio dan difteri, berpotensi kembali merebak.
"Kita sudah mendapat sertifikat bebas polio pada 2014, namun di 2024 muncul kembali kasus polio. Ini mengkhawatirkan karena bisa mengancam anak-anak lain," ujarnya.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan