OTT KPK di Sukoharjo Berujung Penetapan 3 Tersangka, Bupati dan Dua Pejabat Terjerat
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengambil langkah cepat untuk menekan angka anak zero-dose, yaitu anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar sama sekali.
Hingga Juli 2025, Dinas Kesehatan mencatat jumlah anak zero-dose di Sumut diperkirakan mencapai 96.806 jiwa, meningkat dari tahun 2024 yang sebanyak 91.636 anak atau sekitar 24% dari total 289.000 anak di provinsi ini.
Angka ini menjadi perhatian serius Pemprov Sumut karena anak-anak yang tidak divaksin sangat rentan terhadap penyakit menular yang seharusnya dapat dicegah, seperti polio, campak, difteri, tetanus, dan hepatitis.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Percepatan Penurunan Jumlah Anak Zero-Dose, yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (25/7/2025).
Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu, menyatakan pihaknya akan melakukan intervensi langsung ke keluarga yang memiliki anak zero-dose.
Selain memaksimalkan peran Puskesmas dan Posyandu, PKK juga akan mengaktifkan Dasawisma, yaitu kelompok terkecil dalam struktur PKK yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat rumah tangga.
"Di PKK itu kita punya Dasawisma, kelompok terkecil yang bisa menjangkau hingga ke keluarga. Kita akan memaksimalkannya untuk mengatasi zero-dose," ujar Kahiyang.
Selain itu, ia menambahkan bahwa pihaknya akan menggandeng berbagai pihak, termasuk komunitas, NGO, dan organisasi pemerhati anak, terutama untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil.
"Kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu anak-anak zero-dose. Ini memerlukan sumber daya besar, karena itu kita berkolaborasi," lanjutnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy menyampaikan bahwa peningkatan angka zero-dose menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kesehatan masyarakat.
Bahkan, penyakit yang sudah lama dikendalikan, seperti polio dan difteri, berpotensi kembali merebak.
"Kita sudah mendapat sertifikat bebas polio pada 2014, namun di 2024 muncul kembali kasus polio. Ini mengkhawatirkan karena bisa mengancam anak-anak lain," ujarnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kantor keuchik sebagai persia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45 Tahun 2026 yang mengatur pembebas
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dir
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang perdagangan 610 Juli 2026. Bursa Efek Indonesi
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum harus ber
NASIONAL
KARAKAS Jumlah korban meninggal dunia akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 terus bertambah. Hingga
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Sabtu (11/7/2026). Berdasarkan pemba
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional masih mengalami pergerakan. Berdasarkan data Pusat Informasi
EKONOMI
MEDAN Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menilai komitmen pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Pr
NASIONAL