91 Ribu Anak Sumut Tak Pernah Divaksin, Pemprov Siapkan Intervensi Langsung

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengambil langkah cepat untuk menekan angka anak zero-dose, yaitu anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar sama sekali.

Hingga Juli 2025, Dinas Kesehatan mencatat jumlah anak zero-dose di Sumut diperkirakan mencapai 96.806 jiwa, meningkat dari tahun 2024 yang sebanyak 91.636 anak atau sekitar 24% dari total 289.000 anak di provinsi ini.

Angka ini menjadi perhatian serius Pemprov Sumut karena anak-anak yang tidak divaksin sangat rentan terhadap penyakit menular yang seharusnya dapat dicegah, seperti polio, campak, difteri, tetanus, dan hepatitis.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Percepatan Penurunan Jumlah Anak Zero-Dose, yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (25/7/2025).

Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu, menyatakan pihaknya akan melakukan intervensi langsung ke keluarga yang memiliki anak zero-dose.

Selain memaksimalkan peran Puskesmas dan Posyandu, PKK juga akan mengaktifkan Dasawisma, yaitu kelompok terkecil dalam struktur PKK yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat rumah tangga.

"Di PKK itu kita punya Dasawisma, kelompok terkecil yang bisa menjangkau hingga ke keluarga. Kita akan memaksimalkannya untuk mengatasi zero-dose," ujar Kahiyang.

Selain itu, ia menambahkan bahwa pihaknya akan menggandeng berbagai pihak, termasuk komunitas, NGO, dan organisasi pemerhati anak, terutama untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil.

"Kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu anak-anak zero-dose. Ini memerlukan sumber daya besar, karena itu kita berkolaborasi," lanjutnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy menyampaikan bahwa peningkatan angka zero-dose menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kesehatan masyarakat.

Bahkan, penyakit yang sudah lama dikendalikan, seperti polio dan difteri, berpotensi kembali merebak.

"Kita sudah mendapat sertifikat bebas polio pada 2014, namun di 2024 muncul kembali kasus polio. Ini mengkhawatirkan karena bisa mengancam anak-anak lain," ujarnya.

Menurut Faisal, kondisi ini tidak boleh dianggap enteng.

Selain membahayakan anak-anak, kebangkitan kembali penyakit menular akan berdampak pada sistem kesehatan secara menyeluruh.

Rapat ini juga dihadiri oleh berbagai perwakilan OPD Pemprov Sumut, dinas kesehatan kabupaten/kota, serta perwakilan dari komunitas pemerhati anak, NGO, dan organisasi sosial terkait.*