Retorika Antikorupsi Tak Lagi Cukup, Pengamat Tantang Prabowo Buktikan Lewat Aksi Nyata

MEDAN– Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menilai komitmen pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi tantangan besar. Menurutnya, masyarakat kini menantikan langkah konkret yang mampu membuktikan komitmen tersebut.

Shohibul mengatakan publik melihat adanya jarak antara pidato antikorupsi yang disampaikan pemerintah dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Ia menilai pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang menyentuh seluruh pihak tanpa pandang bulu.

"Publik saat ini melihat adanya kesenjangan antara semangat antikorupsi yang disampaikan pemerintah dengan dinamika politik yang terjadi di lapangan," ujarnya, Sabtu (11/7/2026).

Baca Juga:

• Usai Febrie Adriansyah Mundur, Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas Tiga Kasus Korupsi

Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar ketika sejumlah program strategis pemerintah dihadapkan pada dugaan persoalan hukum maupun praktik korupsi yang melibatkan oknum tertentu.

Shohibul juga menyoroti pentingnya soliditas antar aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Ia menilai Presiden Prabowo menghadapi tantangan politik yang tidak ringan mengingat pemerintahan saat ini didukung koalisi besar. Namun demikian, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menjadi penghalang dalam menegakkan hukum secara adil.

Menurut Shohibul, konsistensi pemerintah dalam menangani kasus korupsi akan menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap komitmen reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Ia mengingatkan bahwa publik saat ini tidak hanya membutuhkan pernyataan politik mengenai pemberantasan korupsi, tetapi juga langkah-langkah konkret yang mampu memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Shohibul berharap pemerintah terus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak tebang pilih, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus terjaga.* (mi/dh)