Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah tengah merancang strategi baru dalam pemberantasan peredaran obat ilegal sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat.
Salah satu opsi yang dikaji adalah pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proses pengawasan, distribusi, hingga produksi obat-obatan di Tanah Air.
Namun, wacana tersebut menuai beragam respons dari kalangan akademisi dan pakar kesehatan.
Peneliti Health Security Griffith University, Dr. Dicky Budiman, menilai keterlibatan TNI memiliki potensi positif, terutama dalam aspek pengamanan distribusi dan perbatasan.
Namun demikian, Dicky mengingatkan agar peran militer tidak melampaui batas kewenangan sipil.
"Tentu ada potensi dukungan militer dalam pengawasan perbatasan, gudang liar, atau distribusi ilegal di daerah rawan. Kolaborasi intelijen antara TNI dengan aparat hukum sipil bisa memperkuat investigasi terhadap mafia farmasi," ujar Dicky dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Meski demikian, Dicky menekankan bahwa TNI tidak memiliki otoritas dalam hukum pidana sipil, kecuali dalam kondisi darurat militer.
Ia mengingatkan bahwa pelibatan militer yang terlalu dalam di sektor farmasi bisa berisiko melanggar prinsip tata kelola sipil dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
"Ada potensi overlap kewenangan dan pelanggaran prinsip supremasi sipil jika TNI masuk terlalu jauh dalam urusan bisnis, produksi, atau regulasi obat," jelasnya.
Lebih jauh, Dicky menyoroti akar persoalan tingginya harga obat di Indonesia, yaitu ketergantungan terhadap impor bahan baku obat (API) yang mencapai lebih dari 85 persen.
Ia mendorong pemerintah untuk membangun kawasan industri API nasional, termasuk menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara penghasil bahan baku seperti India, Tiongkok, dan Korea Selatan.
"Langkah utama adalah penguatan industri hulu farmasi. Kawasan industri API nasional bisa didirikan di wilayah-wilayah kerja sama dengan TNI, tapi tetap dikelola dengan pendekatan sipil," ujarnya.
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL