JAKARTA – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penjelasan terkait status pelayanan dr. Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), yang tidak lagi melayani pasien anak dengan cover BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa dr. Piprim telah resmi dipindah tugaskan atau dimutasi ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati sejak April 2025.
Dengan mutasi tersebut, dr. Piprim masih dapat memberikan pelayanan kesehatan, termasuk kepada pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan.
"Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dr. Piprim harus siap mengabdi dan bertugas di manapun sesuai kebutuhan institusi. Mutasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan dan regulasi yang berlaku, serta demi pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," jelas Aji dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025).
Lebih lanjut, Aji memastikan bahwa masyarakat yang selama ini menjadi pasien dr. Piprim di RSCM tetap dapat memperoleh pelayanan di RSUP Fatmawati dengan berbagai skema pembiayaan, baik melalui pembayaran mandiri, asuransi swasta, maupun Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS).
Sebelumnya, dr. Piprim mengumumkan melalui akun Instagram pribadinya bahwa dirinya tidak dapat lagi melayani pasien BPJS di RSCM.
Ia menyatakan keputusan tersebut sebagai konsekuensi setelah mengkritisi kebijakan Kementerian Kesehatan yang dinilai kurang mengedepankan azas meritokrasi bagi ASN.
Dalam pengumumannya, dr. Piprim menyampaikan bahwa akun praktik BPJS miliknya di RSCM telah ditutup, sehingga tidak dapat lagi melayani pasien dengan skema BPJS.
Namun, ia tetap melayani pasien di poli swasta RSCM Kencana dengan tarif yang cukup tinggi.
"Untuk ayah bunda yang ingin putra-putrinya dilayani oleh saya, harus melalui poli swasta dengan biaya sekitar Rp 4 juta untuk echo dan pemeriksaan," ujar dr. Piprim.
Ia mengungkapkan keprihatinannya karena selama 28 tahun mengabdi di RSCM, mayoritas pasien yang ditanganinya adalah pengguna BPJS.
Ia juga menolak mutasi yang dianggapnya tidak prosedural dan tiba-tiba, tanpa pemberitahuan dan berdasarkan proses yang tidak transparan.
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
Pemerintahan
KAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
Politik
PARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
Nasional
TAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
Politik
OlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
Opini
JAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
Olahraga
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal
