569 Siswa Keracunan, Pemerintah Diminta Perbaiki Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan ini disampaikan menyusul kembali terjadinya kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di beberapa daerah, termasuk insiden terbaru di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang melibatkan sedikitnya 569 siswa.

Qodari menyebut kejadian tersebut sebagai wake up call atau peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG.

Baca Juga:

• Bantuan untuk Penyandang Disabilitas Tersalurkan, Kades Bogak Fazzary Akbar SE Apresiasi Sinergi Pemkab Batu Bara

"Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan," ujar Qodari di Jakarta, Sabtu (20/9).

Menurut Qodari, pelaksanaan program MBG seharusnya dirancang dengan standar "zero accident", atau tanpa toleransi terhadap kesalahan sedikit pun.

Ia menegaskan bahwa program yang menyangkut kesehatan anak-anak ini tidak boleh dijalankan dengan kompromi terhadap keselamatan.

"Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuma 1 persen? Enggak bisa. Ini program zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna," tegasnya.

Lebih lanjut, Qodari menyebut bahwa pembenahan perlu dilakukan dari sisi pendirian Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) hingga ke mekanisme distribusi makanan di lapangan.

Ia khawatir, kasus-kasus serupa dapat lebih mudah terjadi di daerah-daerah terpencil yang infrastrukturnya belum sebaik di wilayah perkotaan.

"Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan," ujarnya.

Menanggapi kejadian ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG.

Ia menyesalkan masih terjadinya kasus keracunan di beberapa daerah, dan menegaskan bahwa keselamatan siswa menjadi prioritas.

"Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9).

Pemerintah, lanjut Prasetyo, telah meminta semua korban keracunan mendapatkan penanganan dan perawatan yang cepat.

Selain itu, koordinasi intensif antara BGN dan pemerintah daerah terus dilakukan guna melakukan investigasi dan perbaikan sistem.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.

Namun serangkaian insiden keracunan yang terus terjadi telah memunculkan kritik tajam terhadap pengelolaan dan pengawasan program ini.

Sejumlah pengamat kebijakan publik dan aktivis pendidikan juga mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan hasil audit dan evaluasi internal, termasuk menyelidiki dugaan keberadaan titik-titik fiktif distribusi makanan, sebagaimana telah diberitakan sebelumnya.

Dengan kasus terbaru ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan serius untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa program MBG benar-benar berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran.*

(km/a008)

Bantuan untuk Penyandang Disabilitas Tersalurkan, Kades Bogak Fazzary Akbar SE Apresiasi Sinergi Pemkab Batu Bara

Prabowo Jadi Pembicara Ketiga di PBB, Pengaruh Indonesia Kian Kuat

Ulat Ditemukan di Menu MBG SMAN 6 Solo, Sekolah Jokowi Angkat Bicara

Menkeu Purbaya Siap Ambil Alih Dana MBG Jika Tak Terserap: "Daripada Duit Nganggur"

MBG Diusulkan Jadi Uang Tunai, Istana: Program Sekarang Sudah Paling Ideal

Kajati Sumut Ingatkan Jaksa: Jangan Cawe-Cawe Proyek, Jangan Ganggu Desa!