Kurangnya Faskes BPJS, Warga Pesawaran Kecewa: Ketua Pemuda Pancasila Desak Evaluasi Kinerja BPJS

PESAWARAN — Sejumlah warga di Kabupaten Pesawaran menyuarakan kekecewaan terhadap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat.

Salah satu keluhan utama adalah terbatasnya fasilitas kesehatan (faskes) yang tersedia, meskipun ada klinik yang sudah siap menambah layanan namun belum mendapat persetujuan dari BPJS.

Keluhan ini datang dari dua warga berbeda di Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Gedong Tataan, yang mengaku mengalami langsung dampak dari keterbatasan fasilitas layanan kesehatan BPJS.

Baca Juga:

• Rumah Mewah Mantan Bupati Pesawaran Digeledah Kejati Lampung, Terkait Dugaan Korupsi Proyek SPAM Rp8 Miliar

"Jumat lalu, saudara saya datang berobat ke salah satu klinik di Tataan. Katanya kamar penuh, tapi saat saya cek sendiri, masih ada beberapa kamar kosong. Pihak klinik menjelaskan, kamar tersebut belum disetujui oleh BPJS, sehingga belum bisa digunakan," ujar BI, salah satu warga, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, pihak klinik telah mengajukan permohonan penambahan tempat tidur sejak awal tahun dan sudah melalui proses kredensialing.

Namun hingga kini, belum ada persetujuan resmi dari pihak BPJS Pesawaran.

"Ini membingungkan. Kliniknya siap, tapi malah BPJS-nya yang lambat merespon. Bukankah seharusnya BPJS mendukung peningkatan pelayanan?" tambahnya.

Hal serupa juga diungkapkan RM, warga lainnya yang mengalami kejadian hampir sama saat membawa keluarganya untuk berobat.

"Kami pikir awalnya klinik yang bermasalah. Tapi setelah ditelusuri, ternyata BPJS belum meng-ACC tambahan kamar itu. Ini sangat merugikan masyarakat kecil yang mengandalkan BPJS untuk berobat," kata RM.

Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Gedong Tataan, Chaidir Nuh, turut memberikan tanggapan keras atas buruknya layanan faskes BPJS di wilayahnya.

Ia menilai, pelayanan BPJS Pesawaran perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.

"Bukan hanya soal kamar penuh. Banyak warga mengeluhkan pelayanan yang tidak ramah, dokter yang tidak standby, sulitnya mendapat rujukan, dan aturan zonasi yang berbelit. Ini jelas mempersulit rakyat," ungkap Chaidir.

Ia juga mempertanyakan kinerja koordinasi dan pengawasan internal BPJS Pesawaran yang menurutnya minim tanggapan terhadap kondisi di lapangan.

"Kalau tidak dibenahi segera, masyarakat sendiri nanti yang akan mengevaluasi kinerja Kepala BPJS Pesawaran. Kami di Pemuda Pancasila akan terus mengawal program-program publik seperti ini agar tidak menjadi beban baru bagi rakyat," tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Mella Prihati, belum memberikan keterangan resmi.

Namun kepada awak media, ia berjanji akan memberikan klarifikasi dalam waktu dekat.*

Rumah Mewah Mantan Bupati Pesawaran Digeledah Kejati Lampung, Terkait Dugaan Korupsi Proyek SPAM Rp8 Miliar

Aceh dan UNICEF Perkuat Langkah Capai Target Triple Eliminasi 2030

Puskesmas Ujungbatu 1 Gelar Pengobatan Gratis, Warga Ujungbatu 4 Antusias Sambut Layanan Kesehatan

PKK Sumut Gandeng Dinkes Gelar Imunisasi Zero Dose Gratis Selama Lima Hari

Prabowo Full Senyum, RI Kantongi Rp8 Triliun dari Bill Gates!

Mau Cairkan Dana JHT BPJS? Ini Waktu dan Proses yang Harus Kamu Tahu