YOGYAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi jutaan peserta yang telah lama menunggak.
Total tunggakan saat ini mencapai lebih dari Rp10 triliun, melibatkan sekitar 23 juta peserta, sebagaimana disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, pada Minggu (19/10/2025).
Menurut Ali, mayoritas peserta yang menunggak adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara finansial, sehingga upaya penagihan dinilai tidak akan efektif.Baca Juga:
"Bagi yang tidak mampu ini, meskipun ditagih-tagih dengan peraturan perundangan yang sekarang, enggak akan keluar. Memang enggak mampu, uangnya enggak ada," ujar Ali Ghufron saat ditemui di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta.
Ali menyebut angka pasti tunggakan terus bertambah. Sebelumnya, nominal tunggakan tercatat sebesar Rp7,69 triliun, namun kini jumlahnya melonjak karena mencakup berbagai komponen dan data tambahan.
"Mengenai triliunnya, yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," ujarnya.
Skema pemutihan yang sedang dirancang, lanjut Ali, diharapkan dapat menghapus beban tunggakan lama dan memberi kesempatan baru bagi peserta untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya mulai dari nol.
"Lebih baik fresh, ya. Diulangi lagi nanti mulai dari nol. Yang sudah punya utang-utang itu dibebaskan," jelasnya.
Ali Ghufron mengonfirmasi bahwa rencana pemutihan merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah realistis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Arahan Presiden dan Menko PM untuk memberdayakan masyarakat dengan menghapus tunggakan iuran JKN yang sudah bertahun-tahun," tegas Ali .
Ia optimistis pemerintah akan mampu mengalokasikan dana yang dibutuhkan untuk melunasi tunggakan peserta yang memenuhi kriteria tidak mampu.
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara Ny. Henny Heridawaty Baharuddin me
Pemerintahan
MEDAN Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberikan dukungan maksimal terhadap
Pemerintahan
MEDAN Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas atau Berobat Gratis Sumut Berkah yang diluncurkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut
Pemerintahan
JAKARTA Industri manufaktur Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,94 persen selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subian
Ekonomi
JAKARTA Aktris Sandra Dewi mengajukan keberatan hukum atas penyitaan sejumlah aset yang diduga terkait kasus korupsi timah yang menjerat
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan persetujuan historis untu
Politik
JAKARTA Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin sore telah membubarkan diri den
Peristiwa
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasok
Ekonomi
ACEH Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Besar menggelar diskusi interaktif yang diikuti lebih dari 100 anak muda dalam rangka merefl
Politik
PEKANBARU Ketua Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), Jekson Sihombing, ditangkap aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas dugaan kasus pemer
Hukum dan Kriminal
