Sidang Paripurna DPR: Puan Maharani Soroti Peran Strategis Indonesia di Kancah Internasional
JAKARTA Dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 20252026, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan posisi strate
POLITIK
YOGYAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi jutaan peserta yang telah lama menunggak.
Total tunggakan saat ini mencapai lebih dari Rp10 triliun, melibatkan sekitar 23 juta peserta, sebagaimana disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, pada Minggu (19/10/2025).
Menurut Ali, mayoritas peserta yang menunggak adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara finansial, sehingga upaya penagihan dinilai tidak akan efektif.Baca Juga:
"Bagi yang tidak mampu ini, meskipun ditagih-tagih dengan peraturan perundangan yang sekarang, enggak akan keluar. Memang enggak mampu, uangnya enggak ada," ujar Ali Ghufron saat ditemui di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta.
Ali menyebut angka pasti tunggakan terus bertambah. Sebelumnya, nominal tunggakan tercatat sebesar Rp7,69 triliun, namun kini jumlahnya melonjak karena mencakup berbagai komponen dan data tambahan.
"Mengenai triliunnya, yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," ujarnya.
Skema pemutihan yang sedang dirancang, lanjut Ali, diharapkan dapat menghapus beban tunggakan lama dan memberi kesempatan baru bagi peserta untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya mulai dari nol.
"Lebih baik fresh, ya. Diulangi lagi nanti mulai dari nol. Yang sudah punya utang-utang itu dibebaskan," jelasnya.
Ali Ghufron mengonfirmasi bahwa rencana pemutihan merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah realistis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Arahan Presiden dan Menko PM untuk memberdayakan masyarakat dengan menghapus tunggakan iuran JKN yang sudah bertahun-tahun," tegas Ali .
Ia optimistis pemerintah akan mampu mengalokasikan dana yang dibutuhkan untuk melunasi tunggakan peserta yang memenuhi kriteria tidak mampu.
JAKARTA Dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 20252026, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan posisi strate
POLITIK
SIMALUNGUN, SUMUT Masyarakat dari tiga nagori di Kecamatan Ujung Padang, yakni Pagar Bosi, Sordang Baru, dan Sordang Bolon, menggelar sy
NASIONAL
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar utang alias default. Pernyataan in
EKONOMI
DENPASAR Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di kawasan Pantai Kelan, Kelurahan Tuban, Badung, Bhabinkamtibmas Kelurah
PARIWISATA
DENPASAR Petugas Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polresta Denpasar terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
NASIONAL
DENPASAR Unit Turjawali Samapta Polresta Denpasar melakukan patroli dialogis pada Rabu malam (18/2/2026) di kawasan Pasar Badung dan sek
NASIONAL
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (MoU) senilai 38,4 miliar dolar Amerika Serikat
EKONOMI
JAKARTA Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati penerimaan hibah kapal patroli dari pemerintah Jepang senilai 1,9 mili
NASIONAL
DENPASAR Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas) Saber Pangan Polda Bali kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan stabilit
EKONOMI
WASHINGTON, D.C. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace atau Dewan Perd
INTERNASIONAL