S&P ‘Kuliti’ Fiskal RI, Purbaya Pastikan Defisit APBN 2026 Tak Jebol 3%
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperketat pengawasan terhadap keamanan pangan dalam Program Makanan Bergizi (MBG) bagi anak sekolah.
Langkah ini dilakukan menyusul munculnya sejumlah laporan dugaan keracunan yang diduga bersumber dari makanan yang disajikan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, Novita R. Saragih, menyebut sekitar 30 persen laporan keracunan makanan di Sumut terkait penyajian makanan di SPPG.Baca Juga:
Dari jumlah tersebut, empat kasus terjadi di lingkungan sekolah, di antaranya di Lubuk Pakam dan Laguboti.
"Kami terus melakukan koordinasi lintas sektor. Hingga saat ini, sebagian besar kasus menunjukkan gejala ringan seperti mual dan pusing," ujar Novita dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (10/11/2025).
Menurut Novita, pihaknya bersama Puskesmas dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan baku.
Pemerintah juga tengah memperkuat pelatihan higienitas di dapur penyedia MBG di berbagai daerah.
Sementara itu, Kepala Balai Besar POM (BBPOM) Medan, Mojaza Sirait, mengungkapkan bahwa dari hasil uji sementara ditemukan keberadaan mikroba seperti Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella, dua jenis bakteri yang berpotensi menimbulkan gangguan pencernaan.
"Sebagian besar penyebab berasal dari proses pengolahan yang belum sesuai standar, mulai dari kebersihan tangan petugas, bahan baku yang tidak higienis, hingga alat masak yang kurang bersih," jelas Mojaza.
Untuk mencegah kejadian serupa, BBPOM Medan telah memberikan pelatihan kepada seluruh pelaksana SPPG mengenai produksi pangan dalam skala besar, sekaligus menekankan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kebersihan.
Dari sisi pemenuhan gizi, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan, Donal Simanjuntak, menegaskan bahwa setiap porsi MBG tetap menargetkan 2.100 kalori bagi anak sekolah.
"Yang utama, aspek kebersihan dan keamanan tidak boleh diabaikan. Semua SOP harus dipatuhi agar MBG yang disajikan benar-benar aman dan bergizi," kata Donal.
Pemprov Sumut juga berkomitmen melibatkan berbagai instansi, mulai dari Disnaker, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, untuk melakukan pengawasan terpadu di lapangan.
Langkah ini diharapkan mampu menjamin keamanan pangan dan mendukung tumbuh kembang anak sekolah di Sumatera Utara.*
(ad)
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftarkan
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta resmi menerima pelimpahan berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, A
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Situasi keamanan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kini memprihatinkan dan dikhawatirkan sudah berada di luar k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di wilayah terdampak bencana di Sumatera untuk se
NASIONAL