Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pencantuman klaim "air pegunungan" maupun ilustrasi gunung pada air minum dalam kemasan (AMDK) tidak bisa dilakukan sembarangan.
Setiap klaim harus melalui proses verifikasi ilmiah dan legal yang ketat sebelum mendapat izin edar.
"Tidak bisa sekadar menampilkan gambar gunung atau menulis 'air pegunungan'. Semua klaim harus dapat dibuktikan secara ilmiah dan legal melalui dokumen lengkap," kata Taruna dalam keterangan resmi, Kamis (20/11/2025).Baca Juga:
BPOM mewajibkan perusahaan AMDK untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan asal air, antara lain:
-Surat Izin Pengambilan dan Penggunaan Air (SIPA) atau dokumen pengusahaan sumber daya air yang sah.
-Kajian hidrogeologi dari pihak ketiga yang kompeten, memastikan karakteristik dan asal air.
-Surat rekomendasi dari Kementerian PUPR atau instansi teknis terkait.
BPOM telah mengevaluasi sejumlah merek AMDK dan hanya memberikan izin edar kepada produk yang memenuhi persyaratan verifikasi.
"Keempat produk tersebut telah melampirkan dokumen lengkap dan berhak mencantumkan klaim 'air pegunungan' pada label," jelas Taruna.
Dengan standar verifikasi yang ketat, BPOM meminta masyarakat tidak khawatir terhadap klaim produk AMDK yang telah resmi mendapat izin edar.
Taruna menegaskan, BPOM berkomitmen menjaga keamanan, mutu, dan informasi yang benar pada produk agar konsumen mendapatkan data yang akurat.
Langkah ini menunjukkan peran BPOM tidak hanya mengatur peredaran produk, tetapi juga melindungi hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang sahih terkait kualitas dan asal air minum yang dikonsumsi.*
(d/um)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN