MEDAN — Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mendorong percepatan registrasi Posyandu serta penerapan layanan terpadu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh kabupaten/kota.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Posyandu Sumut, Senin (24/11/2025), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Rakorda ditandai dengan pemakaian rompi dan topi Posyandu kepada peserta oleh Kahiyang, sebagai simbol komitmen percepatan transformasi layanan Posyandu di Sumut.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Kahiyang menjelaskan bahwa dari 33 kabupaten/kota, saat ini baru lima daerah yang telah mengusulkan seluruh Posyandunya untuk mendapatkan nomor registrasi resmi dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, yaitu:
- Tapanuli Utara
- Labuhanbatu Utara
- Toba
- Humbang Hasundutan
- Dairi
"Kami menargetkan dalam dua tahun seluruh Posyandu di Sumut memiliki nomor registrasi resmi dan menerapkan enam SPM, sehingga layanan tidak hanya terbatas pada kesehatan, tetapi menjadi layanan terpadu yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Kahiyang.
Ia menegaskan bahwa target dua tahun tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap Posyandu memiliki standar pelayanan yang terintegrasi dan tercatat secara digital.
Kahiyang juga menyinggung hasil pertemuannya dengan Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, mengenai sejumlah kendala di lapangan.
Ia menegaskan bahwa pembenahan terus dilakukan, terutama pada aspek administrasi, integrasi layanan, dan penguatan peran kader.
"Hari ini di Rakor ini, kita perkuat implementasi Posyandu 6 SPM. Kami menargetkan dari sisa 28 kabupaten/kota bisa menyusul. Dalam dua tahun seluruh Posyandu di Sumut dapat melengkapi enam SPM dan memiliki nomor registrasi resmi," ujarnya.
Menurut Kahiyang, Posyandu kini bukan lagi sekadar tempat penimbangan bayi atau pelayanan ibu hamil.
Posyandu telah berkembang menjadi layanan terpadu yang mencakup enam SPM:
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Sosial
- Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Keenam bidang ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga serta mendukung pembangunan di tingkat desa dan kecamatan.
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya untuk tidak terburuburu menetapkan kepala desa sebagai tersangka dalam kasus pengel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melemah pada awal pekan ini, Senin, 20 April 2026. Penurunan terjadi s
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali bergerak defensif pada awal perdagangan Senin, 20 April 2026. Di pasar NonDeliverable Forward (NDF), r
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah celah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan k
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu sumber pembiayaan yang banyak dilirik pelaku usaha mikro, kecil, dan
EKONOMI
OlehHabiburokhmanPERNYATAAN Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya. Banyak se
OPINI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengajak Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) mengambil peran st
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah dan kolaborasi antarkota dalam menghad
PEMERINTAHAN
BANTUL Kementerian Ketenagakerjaan memperluas program pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mendorong kemand
NASIONAL
