Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN — Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mendorong percepatan registrasi Posyandu serta penerapan layanan terpadu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh kabupaten/kota.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Posyandu Sumut, Senin (24/11/2025), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Rakorda ditandai dengan pemakaian rompi dan topi Posyandu kepada peserta oleh Kahiyang, sebagai simbol komitmen percepatan transformasi layanan Posyandu di Sumut.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Kahiyang menjelaskan bahwa dari 33 kabupaten/kota, saat ini baru lima daerah yang telah mengusulkan seluruh Posyandunya untuk mendapatkan nomor registrasi resmi dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, yaitu:
- Tapanuli Utara
- Labuhanbatu Utara
- Toba
- Humbang Hasundutan
- Dairi
"Kami menargetkan dalam dua tahun seluruh Posyandu di Sumut memiliki nomor registrasi resmi dan menerapkan enam SPM, sehingga layanan tidak hanya terbatas pada kesehatan, tetapi menjadi layanan terpadu yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Kahiyang.
Ia menegaskan bahwa target dua tahun tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap Posyandu memiliki standar pelayanan yang terintegrasi dan tercatat secara digital.
Kahiyang juga menyinggung hasil pertemuannya dengan Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, mengenai sejumlah kendala di lapangan.
Ia menegaskan bahwa pembenahan terus dilakukan, terutama pada aspek administrasi, integrasi layanan, dan penguatan peran kader.
"Hari ini di Rakor ini, kita perkuat implementasi Posyandu 6 SPM. Kami menargetkan dari sisa 28 kabupaten/kota bisa menyusul. Dalam dua tahun seluruh Posyandu di Sumut dapat melengkapi enam SPM dan memiliki nomor registrasi resmi," ujarnya.
Menurut Kahiyang, Posyandu kini bukan lagi sekadar tempat penimbangan bayi atau pelayanan ibu hamil.
Posyandu telah berkembang menjadi layanan terpadu yang mencakup enam SPM:
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Sosial
- Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Keenam bidang ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga serta mendukung pembangunan di tingkat desa dan kecamatan.
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN