Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil meraih penghargaan UHC Award kategori pratama dari pemerintah pusat.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Keberhasilan ini merupakan buah dari Program Berobat Gratis (PROBIS) yang digagas Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution.Baca Juga:
Melalui program ini, masyarakat Sumut dapat mengakses layanan kesehatan dengan hanya menunjukkan KTP, tanpa biaya tambahan.
"Pemprov Sumut terus melanjutkan program UHC ini, yaitu PROBIS di tahun ini. Ini adalah komitmen Gubernur untuk menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumut," ujar Asisten Administrasi Umum, Muhammad Suib, mewakili Gubernur Bobby Nasution usai menerima penghargaan.
Pada 2025, Sumut berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, dua tahun lebih cepat dari target nasional.
Tingkat kepesertaan masyarakat mencapai 100 persen, dengan rasio peserta aktif sebesar 98,6 persen.
Pemprov Sumut juga telah menjalin kerja sama layanan berobat gratis dengan 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik di seluruh provinsi.
Muhammad Suib menegaskan, Pemprov Sumut akan terus meningkatkan kualitas pelayanan PROBIS dan menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang siap melayani 24 jam.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan peran penting kepala daerah dalam keberhasilan UHC nasional, yang saat ini mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
"Kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif," katanya.
Keberhasilan Pemprov Sumut ini menjadi contoh bagaimana dukungan kebijakan dan anggaran daerah dapat mempercepat akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN