Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
BATU BARA - Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku membuka sesi konseling bagi warga binaan sebagai bagian dari upaya peningkatan pembinaan mental dan psikologis.
Program ini bertujuan memberikan ruang aman bagi warga binaan untuk berbagi permasalahan pribadi, tekanan emosional, serta kebutuhan pendampingan psikologis selama menjalani masa pidana.
Kegiatan konseling tersebut dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat dan Sabtu.Baca Juga:
Sesi konseling ini ditangani oleh anak magang yang ditugaskan pada bagian pembinaan, dengan pendampingan dan pengawasan petugas lapas.
Warga binaan yang membutuhkan konseling dapat mendaftarkan diri secara sukarela tanpa paksaan.
Melalui sesi konseling ini, warga binaan diharapkan mampu menyalurkan perasaan, mengelola emosi, serta memperoleh motivasi positif untuk memperbaiki diri.
Konseling juga menjadi salah satu sarana untuk mencegah gangguan psikologis dan membantu proses adaptasi warga binaan selama menjalani pembinaan di dalam lapas.
Kepala Lapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program konseling tersebut.
Menurutnya, pembinaan di lapas tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan kedisiplinan, tetapi juga pada pemulihan mental dan karakter warga binaan.
"Program konseling ini sangat positif dan perlu terus didukung. Kami berharap melalui kegiatan ini warga binaan dapat memiliki mental yang lebih baik, siap untuk berubah, dan mampu kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih sehat," ujar Hamdi Hasibuan.
Ia menambahkan, Lapas Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus menghadirkan program pembinaan yang humanis dan berkelanjutan.*
(ad)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK