Lonjakan Penonaktifan PBI BPJS Picu Kegaduhan, Ini Kata Menkeu

Untuk mencegah kejadian serupa, Purbaya mengusulkan agar penyesuaian data kepesertaan PBI JKN dilakukan secara bertahap.

Ia menyarankan agar perubahan besar dirata-ratakan dalam beberapa bulan.

"Kalau ada angkanya drastis seperti ini, ya di-smoothing sedikit. Di-average tiga bulan atau empat bulan atau lima bulan, terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan," ujarnya.

Selain itu, Purbaya juga mendukung pemberian masa transisi sebelum penonaktifan kepesertaan PBI JKN benar-benar diberlakukan.

Ia mengusulkan adanya jeda dua hingga tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat.

"Penonaktifan peserta PBI JKN dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, tapi diberikan jangka waktu dua sampai tiga bulan disertai sosialisasi," kata Purbaya.

Menurut dia, sistem juga seharusnya mampu secara otomatis memberi pemberitahuan kepada peserta ketika status PBI mereka dicabut.

Dengan begitu, masyarakat memiliki waktu untuk mengambil langkah yang diperlukan.

"Begitu mereka tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan," ujarnya.

Purbaya menekankan, pemutakhiran data PBI JKN pada prinsipnya bertujuan memperbaiki tata kelola agar program lebih tepat sasaran.

Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tetap mempertimbangkan dampak sosial.

"Pemutahirannya jangan bikin keributan," kata dia.

Gus Ipul Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Terima PBI JK, Reaktivasi Otomatis Menyasar 106 Ribu Pasien Kronis

Tumbuhkan Budaya K3, Hamawas Gelar Apel dan Donor Darah di Rest Area KM 99

56 Mahasiswa Magister IKM Universitas Aufa Royhan Serbu Malaysia untuk Menimba Inovasi Kesehatan Publik

Kisruh BPJS PBI: DPR Panggil Mensos, Menkes, Menkeu, Menteri PPN dan Dirut BPJS

Di Balik Operasi Keselamatan Agung 2026, Polda Bali Perhatikan Kesehatan Mental Personel

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung Perkuat Pelayanan Kesehatan Lewat Kolaborasi Relawan Sosial