JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap penyebab munculnya keresahan masyarakat akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) pada Februari 2026.
Menurut dia, kegaduhan terjadi karena jumlah peserta yang dinonaktifkan dalam satu bulan melonjak tajam hingga sekitar 11 juta orang.
"Kalau kita lihat tabel ini, jumlah penghapusan dan penggantian PBI JKN yang dihapus di bulan Februari 2026 itu mencapai 11 juta orang," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama pimpinan DPR RI, Senin, 9 Februari 2026.Baca Juga:
Purbaya menjelaskan, angka tersebut setara hampir 10 persen dari total sekitar 98 juta peserta PBI JKN.
Lonjakan ini jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, ketika jumlah peserta yang dinonaktifkan berada di kisaran di bawah satu juta hingga sekitar satu juta orang per bulan.
"Sebelumnya tujuh juta, satu juta, satu juta, satu juta, di bawah satu juta. Enggak ada ribut. Begitu 10 persen kena, hampir yang sakit itu hampir semuanya kena," ujar Purbaya.
Ia menilai, besarnya jumlah penonaktifan dalam waktu singkat menimbulkan kejutan di tengah masyarakat.
Banyak peserta baru mengetahui status PBI mereka dicabut saat hendak mengakses layanan kesehatan.
"Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari? Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Kalau satu persen kena, enggak ribut. Kalau 10 persen, ya kerasa," kata dia.
Purbaya menegaskan, kegaduhan tersebut tidak berkaitan dengan perubahan anggaran negara.
Menurutnya, belanja pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berada di kisaran Rp 247,3 triliun.
Masalah utama justru terletak pada pelaksanaan pemutakhiran data kepesertaan yang dilakukan secara mendadak.
Untuk mencegah kejadian serupa, Purbaya mengusulkan agar penyesuaian data kepesertaan PBI JKN dilakukan secara bertahap.
Ia menyarankan agar perubahan besar dirata-ratakan dalam beberapa bulan.
"Kalau ada angkanya drastis seperti ini, ya di-smoothing sedikit. Di-average tiga bulan atau empat bulan atau lima bulan, terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan," ujarnya.
Selain itu, Purbaya juga mendukung pemberian masa transisi sebelum penonaktifan kepesertaan PBI JKN benar-benar diberlakukan.
Ia mengusulkan adanya jeda dua hingga tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat.
"Penonaktifan peserta PBI JKN dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, tapi diberikan jangka waktu dua sampai tiga bulan disertai sosialisasi," kata Purbaya.
Menurut dia, sistem juga seharusnya mampu secara otomatis memberi pemberitahuan kepada peserta ketika status PBI mereka dicabut.
Dengan begitu, masyarakat memiliki waktu untuk mengambil langkah yang diperlukan.
"Begitu mereka tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan," ujarnya.
Purbaya menekankan, pemutakhiran data PBI JKN pada prinsipnya bertujuan memperbaiki tata kelola agar program lebih tepat sasaran.
Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tetap mempertimbangkan dampak sosial.
"Pemutahirannya jangan bikin keributan," kata dia.
Sebelumnya, DPR RI memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait, termasuk Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Keuangan, untuk membahas polemik penonaktifan PBI JKN.
Kebijakan tersebut memicu keresahan, terutama di kalangan pasien penyakit kronis yang bergantung pada layanan BPJS Kesehatan untuk pengobatan rutin.*
(km/ad)
JAKARTA Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil, baik dari Indonesia maupun internasional, resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan deretan motor listri
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BP
HUKUM DAN KRIMINAL
