Denny Indrayana Cs Gaspol ke Senayan: Ketuk Pintu DPR Minta Gibran Dimakzulkan & Incar PDIP
JAKARTA Denny Indrayana bersama timnya berencana menemui DPR dan MPR untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan p
POLITIK
JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti masih banyaknya persoalan salah sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Dalam rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/2/2026), Gus Ipul menyebut sekitar 54 juta penduduk miskin belum menerima PBI JK, sementara 15 juta orang yang lebih mampu justru tercatat sebagai penerima.
"Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI, sementara sebagian desil 6 sampai 10 tercatat sebagai penerima," jelas Gus Ipul.Baca Juga:
Gus Ipul menegaskan, ketidaktepatan sasaran ini merupakan inclusion dan exclusion error.
Exclusion error adalah orang yang seharusnya menerima bantuan tapi tidak menerima, sedangkan inclusion error adalah orang yang tidak seharusnya menerima malah tercatat sebagai penerima.
Sebagai solusi, Kemensos mulai melakukan reaktivasi bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026, termasuk membuka opsi reaktivasi otomatis bagi 106 ribu peserta PBI nonaktif dengan penyakit kronis dan katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal.
Kebijakan ini bertujuan agar layanan kesehatan bagi pasien dengan kondisi serius tidak terhenti.
"Selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi reaktivasi otomatis untuk 100 ribu PBI non-aktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik," kata Gus Ipul.
Pada 2025, Kemensos menonaktifkan sekitar 13,5 juta penerima PBI JK. Dari jumlah tersebut, sekitar 87 ribu peserta mengajukan reaktivasi secara mandiri.
Beberapa lainnya berpindah ke segmen mandiri atau dibiayai APBD oleh pemerintah daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Gus Ipul menekankan, penonaktifan PBI bukan pengurangan kuota, melainkan realokasi kepada warga yang lebih memenuhi kriteria.
Contohnya, penerima PBI dari desil 10 atau 7 dialihkan kepada warga dari desil 1 yang lebih rentan.
JAKARTA Denny Indrayana bersama timnya berencana menemui DPR dan MPR untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan p
POLITIK
JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak memenuhi syarat unt
POLITIK
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Syahganda Nainggolan, mengaku telah menghubungi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (W
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengemukakan gagasa
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri menyusul putusan Mahk
NASIONAL
RIYADH Serangan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, menewaskan sedikitnya 12 orang dan meluk
INTERNASIONAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) mengembangkan sejumlah bahan bakar nabati atau biofuel berbasis sumber daya domestik, mulai dari kelapa saw
EKONOMI
BATU BARA Sebagai upaya dalam membangkitkan kembali olahraga tradisional sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyaraka
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang pria meninggal dunia setelah terjatuh dari gedung Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan pada Rabu (7/10/2026) malam. Pol
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta kasus dugaan penggunaan rumah dinas TNI sebagai markas judi online (judol) di kaw
NASIONAL